- Home
-
- Luar Negeri
-
- Menlu Jerman Isyaratkan Pe...
Menlu Jerman Isyaratkan Pengakuan Negara Palestina
Jumat, 01 Agu 2025, 16:45 WIBJAKARTA â Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menyampaikan kemungkinan bahwa pemerintah Jerman akan mempercepat proses pengakuan terhadap negara Palestina apabila Israel melanjutkan rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat. Hal tersebut ia ungkapkan menjelang kunjungan resminya ke Israel dan wilayah Palestina selama dua hari.
Wadephul menegaskan bahwa Jerman tetap berkomitmen pada solusi dua negara, namun kini mengisyaratkan bahwa proses menuju pengakuan Palestina harus segera dimulai. âBagi Jerman, pengakuan negara Palestina justru merupakan akhir dari proses. Namun, proses tersebut harus dimulai sekarang,â katanya dalam pernyataan sebelum keberangkatan.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Jerman dari berbagai pihak di Eropa dan dunia internasional yang menyoroti situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Selama ini, Jerman dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Israel di Eropa, namun tekanan global telah mendorong negara itu untuk mengevaluasi kembali sikap politik luar negerinya.
Kanselir Jerman, Friedrich Merz, sebelumnya telah menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengambil tindakan nyata dalam meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Setelah rapat kabinet keamanan Jerman pada Senin lalu, Merz menyebut situasi di Gaza sebagai âmenghancurkanâ dan menegaskan bahwa Berlin sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan bila kondisi tak kunjung membaik. Namun, ia tidak memberikan rincian langkah-langkah yang dimaksud.
Sementara itu, sejumlah negara Eropa seperti Prancis dan Inggris telah secara terbuka menyatakan kesiapan mereka untuk mengakui negara Palestina, terutama jika Israel tidak mengakhiri operasi militernya di Gaza dan tidak memulai proses perdamaian yang konkret. Merz menekankan bahwa pengakuan terhadap kedaulatan Palestina oleh Jerman tetap menjadi langkah akhir dari proses yang lebih besar menuju kesepakatan damai menyeluruh.
Kunjungan Wadephul ke Israel dan Tepi Barat disebut sebagai momen penting yang dapat memengaruhi arah kebijakan Timur Tengah Jerman ke depan. Dalam kunjungannya, ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pada Kamis, dan dengan perwakilan Otoritas Palestina di Ramallah pada Jumat. Seorang pejabat pemerintah Jerman yang enggan disebutkan namanya juga menyebutkan bahwa Wadephul kemungkinan akan bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
âJerman yakin bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya solusi berkelanjutan untuk konflik ini,â ujar Wadephul sebelum terbang ke Timur Tengah. Namun, setelah parlemen Israel (Knesset) meloloskan rencana aneksasi Tepi Barat, kekhawatiran Jerman meningkat bahwa langkah itu bisa menjadi akhir dari peluang bagi realisasi solusi dua negara.
Laporan hasil kunjungan Wadephul nantinya akan menjadi bahan evaluasi apakah Jerman akan mendukung pemberlakuan sanksi terhadap Israel. Opsi sanksi tersebut termasuk pembatasan pengiriman senjata yang selama ini menjadi bagian dari hubungan bilateral antara kedua negara.
Di sisi lain, Uni Eropa juga tengah mempertimbangkan kemungkinan penangguhan sebagian atau seluruh perjanjian asosiasi dengan Israel. Perjanjian tersebut mengatur kerja sama perdagangan antara kedua belah pihak. Negara-negara anggota Uni Eropa seperti Swedia, Spanyol, dan Irlandia telah mendesak agar perjanjian tersebut ditangguhkan sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat.
Data Dana Moneter Internasional mencatat bahwa Israel merupakan mitra dagang utama Uni Eropa, dengan nilai perdagangan kedua belah pihak mencapai 47 miliar dolar AS pada tahun lalu. Jika kebijakan perdagangan Eropa terhadap Israel diubah, dampaknya akan signifikan bagi perekonomian Israel yang sudah terguncang akibat konflik berkepanjangan.
Langkah Jerman yang selama ini cenderung berhati-hati dalam menyikapi isu Palestina-Israel kini menunjukkan tanda-tanda pergeseran. Situasi ini mengindikasikan adanya dinamika baru dalam politik luar negeri Eropa terhadap konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Berita Terkait:
-
Proyek Oplah Raksasa di Kutim, Solusi atau Risiko Lingkungan?
-
Sedikitnya 254 Tewas setelah Israel Kembali Menyerang Lebanon
-
Dilema Pajak Mobil Listrik Jakarta: Potensi Rp1 Triliun Melayang Akibat Aturan Pusat?
-
Raja Malaysia Minta Warga Waspada Gelombang Panas
-
Temani Momen Buka Puasa, Joyday Luncurkan Varian Es Krim Baru di Ramadan 2026
-
Film Animasi “KPop Demon Hunters” Raih Dua Penghargaan di Oscar 2026
-
Presiden Tegaskan MBG Bisa Jadi Penopang Ekonomi Masyarakat Bawah
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.