Daftar Lengkap 10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi, Jatim Nomor Satu. Jabar Nomor Dua. Jateng Nomor Tiga

JAKARTA – Di luar dugaan ternyata Jawa Timur memiliki jumlah orang miskin terbanyak. Kemudian Jabar tak mau ketinggalan, menjadi nomor dua. Anggota Komisi C DPRD Hardiyanto Kenneth mengapresiasi bahwa Provinsi Jakarta tidak masuk dalam daftar 10 besar provinsi dengan jumlah orang miskin terbanyak.

"Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," kata Kenneth di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total penduduk. Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang.

Namun, Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Adapun tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur 3.875.880 orang, Jawa Barat 3.654.740 orang dan Jawa Tengah 3.366.690 orang.

Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth ini juga menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di ibu kota.

"Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Kent menambahkan bahwa sejumlah program prioritas Pemprov DKI seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) telah memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, sambung Kent, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah karena masih banyak warga Jakarta yang hidup dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, DPRD Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan bisa diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya," ujarnya. Kent pun berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif ini dan bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif serta sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

"DPRD Jakarta siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar 609.160 rupiah per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan September 2024.

BPS menggunakan konsep "basic needs approach" atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2025.

10 Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak (Maret 2025)

Jawa Timur: 3.875.880 orang

Jawa Barat: 3.654.740 orang

Jawa Tengah: 3.366.690 orang

Sumatera Utara: 1.140.250 orang

Nusa Tenggara Timur: 1.088.780 orang

Sumatera Selatan: 919.600 orang

Lampung: 887.020 orang

Banten: 772.780 orang

Aceh: 704.690 orang

Sulawesi Selatan: 698.130 orang

10 Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi (Maret 2025)

Papua Pegunungan: 30,03 persen

Papua Tengah: 28,90 persen

Papua Barat: 20,66 persen

Papua Selatan: 19,71 persen

Papua: 19,16 persen

Nusa Tenggara Timur: 18,60 persen

Papua Barat Daya: 17,95 persen

Maluku: 15,38 persen

Gorontalo: 13,24 persen

Aceh: 12,33 persen.