Tata Kelola Fiskal RI Masih Kerap Diselimuti Kabut

JAKARTA - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat menerima kunjungan Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Yasuto Watanabe menegaskan komitmen Indonesia menjaga kredibilitas dan reputasi fiskal di tengah gejolak geopolitik.

Dalam pertemuan itu membahas sejumlah tantangan strategis yang dihadapi kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian ekonomi global yang makin kompleks akibat dinamika geopolitik, utamnya yang berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat (AS).

Keduanya pun sepakat ketidakpastian saat ini memberi tekanan besar terhadap stabilitas sektor keuangan dan perdagangan internasional.

Dari Yogyakarta, pengamat ekonomi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata menegaskan bahwa kredibilitas dan reputasi fiskal Indonesia akan sangat menentukan kemampuan negara dalam bertahan dan menjalin kerja sama internasional.

“Kredibilitas dan reputasi fiskal pada intinya adalah soal kedisiplinan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Ini menuntut kerangka fiskal yang terukur dan transparan,” kata Aloysius kepada Koran Jakarta, Minggu (27/7).

Hingga kini, tata kelola fiskal Indonesia masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar. “Bagaimana beban pajak didistribusikan, atau bagaimana alokasi anggaran dilakukan, sering masih diselimuti kabut. Semula disebut efisiensi, tapi ternyata adalah realokasi dengan sasaran yang menimbulkan kontroversi,” katanya.

Situasi ini, lanjutnya, menciptakan ketidakpastian dan mengikis kepercayaan pelaku ekonomi terhadap arah kebijakan negara.

Ketika kredibilitas fiskal melemah kata Aloysius, maka dampaknya bukan hanya pada pasar domestik, tetapi juga memperlemah posisi Indonesia dalam mencari mitra atau bantuan internasional, termasuk dari kawasan regional seperti ASEAN. Ia mengingatkan bahwa dalam situasi global yang kian terfragmentasi akibat rivalitas geopolitik dan perubahan struktur ekonomi dunia, negara tanpa kredibilitas fiskal akan kehilangan posisi tawar.

“Oleh karena itu, gejolak global yang kini terjadi semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk tidak sekadar responsif, tetapi juga reflektif. Sudah waktunya kita benar-benar mengurusi kredibilitas maupun reputasi fiskal secara menyeluruh,” tutup Aloysius.

ASEAN Ikut Bergejolak

Diminta terpisah, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, fokus global saat ini menuju ke kondisi regional ASEAN yang sedang bergejolak.

Ada perang antara Thailand-Kamboja, dan juga protes besar di Malaysia yang menuntut Anwar Ibrahim mundur dari kursi Perdana Menteri. “Kondisi ini bisa menyulut ketidakpastian ekonomi di ASEAN, terkait dengan perdagangan antar negara ASEAN,” kata Nailul.

Indonesia sebagai salah satu anggota, juga akan terimbas dari sisi permintaan perdagangan karena Thailand juga salah satu mitra dagang Indonesia.

Maka memang yang harus dikuatkan adalah kondisi dalam negeri yang dijaga agar selalu kondusif. Salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat.

“Daya beli masyarakat ini menjadi krusial dalam mempertahankan perekonomian agar tidak semakin jeblok. Selain itu, pemerintah juga harus mengelola keuangan dengan prudent,”ungkapnya.