RI Beri Sinyal Tegas di Depan AMRO: Defisit Tak Akan Meledak, APBN Tetap Terkendali!

JAKARTA - Kredibilitas fiskal yang baik menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing untuk menanamkan modal di negara tersebut, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Negara dengan kredibilitas fiskal yang kuat cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan internasional dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini karena lembaga-lembaga tersebut menilai bahwa risiko gagal bayar utang negara tersebut rendah.

Kredibilitas fiskal yang baik juga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara. Ketika investor percaya bahwa pemerintah mampu mengelola keuangan negara dengan baik, mereka cenderung tidak akan melakukan aksi jual mata uang secara besar-besaran yang dapat memicu depresiasi nilai tukar.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia menjaga kredibilitas dan reputasi fiskal di tengah gejolak geopolitik saat menerima kunjungan Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Yasuto Watanabe.

“Saya menyampaikan komitmen Kemenkeu dalam upaya menjaga kredibilitas, serta mempertahankan reputasi fiskal dan makroekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan politik dan ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat (26/7).

Sri Mulyani mengungkapkan dalam pertemuan dengan AMRO, kedua pihak membahas sejumlah tantangan strategis yang dihadapi kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian ekonomi global yang makin kompleks akibat dinamika geopolitik. Utamanya, yang berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat (AS).

Menurut Menkeu, RI dan AMRO sepakat ketidakpastian ini memberi tekanan besar terhadap stabilitas sektor keuangan dan perdagangan internasional.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dalam dunia yang makin terfragmentasi, ketahanan ekonomi hanya dapat dibangun melalui kolaborasi, kepercayaan, dan respons yang cepat terhadap potensi krisis.

“Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarnegara ASEAN serta kerangka ASEAN+3, termasuk penguatan peran AMRO sebagai regional financial safety nets,” ujar Sri Mulyani.

Diberitakan sebelumnya, hasil pembahasan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Defisit APBN 2026 dirancang sebesar 2,48-2,53 persen PDB. Dengan rincian, pendapatan negara pada rentang 11,71-12,31 persen PDB; yang terdiri dari penerimaan perpajakan 10,08-10,54 persen PDB dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63-1,76 persen PDB.

Belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) 11,41-11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78-2,89 persen PDB.

Hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026.