Pemerintah Sumbar Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla untuk Minimalkan Dampak Asap

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) saat ini mempersiapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengurangi risiko dan dampak bencana asap di daerah itu.

"Kami sudah persiapkan untuk siaga darurat, saat ini sedang berproses," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Rudy Rinaldy di Kota Padang, Sabtu.

Sebelumnya, dua daerah di Ranah Minang yakni Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok telah menetapkan status tanggap darurat karhutla di masing-masing wilayah. Hal itu menyusul meluasnya kejadian karhutla. Bahkan, di Kabupaten Solok, seluruh kecamatan sudah terdampak karhutla.

Terkait potensi daerah lain untuk menetapkan status tanggap darurat karhutla, Rudy mengatakan hingga saat ini belum ada potensi sebab kebakaran yang terjadi masih pada area-area kecil saja.

"Sampai saat ini belum dan mudah-mudahan tidak ada yang menetapkan status tanggap darurat karhutla selain dari dua daerah itu," ujarnya.

Ia menyebutkan sejauh ini tercatat sekitar 500 hektare hutan dan lahan mengalami kebakaran dengan wilayah terdampak paling luas berada di Kabupaten Limapuluh Kota dan Solok, yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan pertanian.

Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan ataupun membuka lahan pertanian dengan cara membakar karena bisa menyebabkan dampak kerusakan yang luar biasa.

"Sejauh ini belum ada investigasi atau ditemukan tersangka dalam pembukaan lahan itu karena kami baru fokus kepada pemadaman," kata dia.

Terkait upaya pemadaman karhutla, pemangku kepentingan mesti melakukan operasi modifikasi cuaca sebab mengalami kesulitan dalam proses pemadaman api. Hal itu dikarenakan faktor topografi dimana tingkat kemiringannya cukup tajam dan curam. Kemudian, jangkauan karhutla itu masuk ke dalam wilayah hutan sehingga hanya dapat dijangkau oleh pesawat sebagaimana dilaksanakan dalam operasi modifikasi cuaca.

"Kondisinya terbatas dimana tidak mungkin mobil pemadam kebakaran masuk ke sana," ujar dia.

Secara umum, berdasarkan data dari aplikasi SIPONGI+ atau Sistem Pemantauan Karhutla pada kategori tingkat kepercayaan di atas 80 persen, diketahui terdapat 50 hotspot atau titik api di wilayah Sumbar pada 1 hingga 25 Juli 2025.