Presiden Prabowo Targetkan 20 Juta Penerima MBG Sebelum 17 Agustus

Program MBG yang sejauh ini mencapai 6,7 juta orang ditargetkan akan menyasar 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima makan bergizi gratis (MBG) mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

Di hadapan para pemimpin partai politik dan sejumlah pejabat negara di Jakarta, Rabu (23/7) malam, Presiden Prabowo menyebut dia belum lama ini menerima laporan penerima manfaat MBG sejauh ini mencapai 6,7 juta orang.

“Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat,” kata Presiden Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB.

Walaupun demikian, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap menjaga standar, termasuk pengurus-pengurus dapur tetap harus mendapatkan pelatihan yang memadai, juga staf bagian administrasi dan keuangan dapur harus mengerti mengelola uang. “Dan itu butuh waktu,” sambung Presiden Prabowo.

Terlepas dari itu, Presiden menyebut jajarannya yang mengurusi MBG optimistis target 20 juta penerima MBG dapat tercapai lebih cepat, kemungkinan sebelum 17 Agustus 2025 yang bertepatan dengan peringatan HUT Ke-80 RI.

“Mereka lapor ke saya, Pak ini bisa dipercepat, kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta, InSya-Allah sebelum 17 Agustus, dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” kata Presiden.

Jadi Perhatian

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan makan bergizi gratis yang saat ini diterapkan di Indonesia menjadi perhatian banyak negara.

“Waktu saya ke luar negeri, banyak pemimpin bertanya, dan bahkan banyak yang mau ngirim tim ke Indonesia belajar bagaimana kita mencapai hal ini, karena saya diberitahu oleh mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat, menurut mantan presiden itu membutuhkan waktu 11 tahun. Jadi, Indonesia ini sekarang banyak bonek-nya. Negara lain butuh 11 tahun, kita nekat, kita tahun ini, kita akan buktikan Indonesia, kita menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam satu tahun, tetapi tentunya ini harus kita buktikan,” kata Presiden Prabowo.

Mantan presiden Brasil yang disebut oleh Prabowo ialah Dilma Vana Rousseff. Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah di Brasil dikenal sebagai PNAE (Programa Nacional de Alimentaçao Escolar). Program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di Brasil itu diterapkan sejak 1955 dan pada tahun ini program itu telah berjalan selama 70 tahun.

Di Brasil, program makan siang gratis dibiayai oleh Badan Pembiayaan Nasional untuk Pengembangan Pendidikan (FNDE), lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Program tersebut saat ini menyalurkan makan siang bergizi gratis kepada 40 juta anak-anak sekolah di 155.000 sekolah negeri di seluruh daerah Brasil. Anggaran untuk PNAE pada 2024 mencapai 5,5 miliar BRL atau sekitar 16,3 triliun rupiah.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta pesantren dan madrasah untuk memperbanyak infrastruktur Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingat saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG masih belum banyak tersedia di kedua lembaga pendidikan tersebut.

Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo pada Gerakan Nasional Makan Bergizi Santri dan Siswa Madrasah di Yayasan Al Jihad Shalahuddin Al Ayyubi, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis menyampaikan, dari 2.172 SPPG yang telah berjalan di Indonesia, pondok pesantren yang mempunyai SPPG baru ada di 21 tempat.

“Tantangan di pondok pesantren dan madrasah itu, sebagian pesantren desa masih mengalami pola makan tidak seimbang, terbatasnya akses makan bergizi, dan rendahnya literasi gizi yang menjadi hambatan bagi Indonesia maju,” katanya. 

BGN menyambut baik pondok pesantren dan madrasah yang menyelenggarakan MBG sebagai bentuk sinergi MUI, pemerintah, dan masyarakat. Ant/S-2