Presiden Prabowo Nyatakan Siap Hadiri Sidang Tahunan dan Bahas Pokok-pokok Haluan Negara

JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi menyampaikan undangan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Undangan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan MPR RI dan diterima secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan MPR melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan berbagai agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memimpin langsung kunjungan tersebut bersama enam Wakil Ketua MPR, yakni Eddy Soeparno, Hidayat Nur Wahida, Kahar Harmuzakir, Lestari Moerdijat, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Rusdi Kirana.

Adapun dua pimpinan lainnya yakni Bambang Wuryanto dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman berhalangan hadir karena izin. Selain para pimpinan MPR RI, pertemuan ini juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, dan Deputi Bidang Pengkajian dan Permasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI Hentoro Cahyono.

Ahmad Muzani menyampaikan, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan agenda kenegaraan menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.

Ia menuturkan, Sidang Tahunan MPR semula dijadwalkan pada 16 Agustus 2025, namun karena bertepatan dengan hari Sabtu, sidang kemudian ditentukan menjadi Jumat, 15 Agustus 2025.

“Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat, bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR mungkin bisa dilaksanakan satu hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025,” ujar Ahmad Muzani.

Selain agenda Sidang Tahunan, Pimpinan MPR juga membahas perkembangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah dimatangkan oleh tim MPR.

Ia menuturkan, Presiden Prabowo juga meminta agar konsep PPHN tersebut dikaji ulang dan disempurnakan, sebelum ditetapkan dalam bentuk produk hukum seperti TAP MPR, undang-undang, atau instrumen hukum lainnya.

“Tadi Presiden minta agar dikaji ulang kembali untuk disempurnakan, setelah itu kemudian nanti akan dibutuhkan dengan produk apa Pokok-Pokok Haluan Negara ini akan dilakukan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, MPR juga mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025.

Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dalam sejumlah forum internasional, termasuk KTT BRICS di Brasil dan peringatan Bastille Day di Prancis, yang dinilai berhasil meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.

Selain itu, MPR juga mendukung penuh langkah Presiden dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ahmad Muzani menyebut Presiden berkomitmen untuk terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina di berbagai forum internasional, bahkan sedang mempertimbangkan pengiriman pasukan perdamaian sebagai bagian dari upaya perdamaian antara Palestina dan Israel.

“Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah lelah mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ini mencerminkan konsistensi politik luar negeri kita yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan,” kata Muzani.

Pihaknya berharap penguatan Pokok-Pokok Haluan Negara dapat menjadi arah pembangunan jangka panjang yang menjamin kesinambungan antarperiode pemerintahan, serta memperkuat kohesi antara lembaga negara dalam pengambilan kebijakan strategis nasional.