Pemprov Papua Antisipasi Peredaran Beras Oplosan di Sembilan Kabupaten dan Kota

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat meminta agar pelaku usaha di sembilan kabupaten dan kota daerah ini dapat melakukan antisipasi terkait adanya peredaran beras oplosan yang saat ini sedang marak terjadi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Hartati Sofia Iwanggin, di Jayapura, Rabu (23/7), mengatakan hingga kini pihaknya bersama pihak keamanan belum menemukan adanya beras oplosan yang masuk ke Provinsi Papua.

“Meski begitu kami bersama tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mulai melakukan antisipasi guna melakukan pencegahan beras oplosan tersebut,” katanya.

Menurut Hartati, pihaknya sudah mendapatkan daftar merek-merek beras yang saat ini sedang diawasi oleh sebab itu pengawasan akan lebih di intens.

“Kami juga meminta kepada masyarakat agar waspada dan mengecek kembali terkait beras yang hendak dibeli,” ujarnya.

Ketua Asosiasi pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Papua Harris Manuputty mengatakan hingga kini untuk belum mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait beras oplosan tersebut.

“Untuk beras oplosan kami bersama instansi terkait akan melakukan pengawasan bersama,” katanya lagi.

Menurut Harris, beras yang masuk di wilayah kerjanya selama ini semua berstandar namun tetap perlu dilakukan pengawasan.

“Semua harus bersama menjaga beras yang masuk baik dari pihak kepolisian, dinas Perindustrian serta peran masyarakat agar tidak ada beras oplosan di Papua,” ujarnya pula.