Menteri PU Siapkan 5 Jurus Kebut Infrastruktur 2028, Fokus Turunkan ICOR dan Tekan Kemiskinan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyiapkan 5 jurus untuk mengebut pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2028. Fokusnya, menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6 dan menekan angka kemiskinan menuju 0 persen, demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Target tersebut dirangkum dalam sasaran PU608 yang menjadi acuan utama Kementerian PU. Hal itu ditegaskan Dody saat membuka Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Dody yang hadir secara daring dari lokasi penanganan bencana di Aceh menegaskan, penyusunan program 2028 hanya mengacu pada satu hal, yakni Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Rakorbangwil ini merupakan penyelarasan program pusat dan daerah untuk tahun anggaran 2028. Acuannya hanya satu, yaitu Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan sasaran utama yaitu PU608," kata Dody.

Ia menjelaskan, ICOR menjadi indikator penting untuk mengukur efisiensi investasi. Semakin rendah ICOR, semakin efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PU menyiapkan 5 strategi utama.

Pertama, mempercepat pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kedua, memperkuat kesiapsiagaan darurat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Ketiga, melanjutkan program-program Instruksi Presiden (Inpres), termasuk pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat secara berkeadilan.

Keempat, mengoptimalkan infrastruktur yang telah tersedia agar layanan air semakin baik, konektivitas jalan semakin lancar, dan fasilitas pendidikan menjadi lebih layak.

Kelima, memadukan program kementerian dan lembaga untuk mendukung pencapaian Asta Cita.

"Untuk menjalankan kelima strategi ini, mari kita sepakati bersama-sama prioritas dan pembagian tanggung jawab kita masing-masing agar persiapan program bisa lebih matang dan siap dilaksanakan," tuturnya.

Dody menekankan, evaluasi bersama pemerintah pusat dan daerah menjadi pijakan penting, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Program juga harus mempertimbangkan mitigasi bencana dan ketahanan infrastruktur.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Adenan Rasyid menambahkan, pada 2028 sebanyak 409 kawasan atau lokus prioritas akan mendapat dukungan infrastruktur PU.

Ratusan kawasan itu diarahkan untuk mendukung 6 Prioritas Nasional, mulai dari swasembada pangan, air, dan energi, pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM, hilirisasi dan industrialisasi, membangun dari desa, hingga penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan.

"Melalui forum ini, kami ingin menghasilkan kesepakatan program keterpaduan infrastruktur PU TA 2028 yang bersinergi dengan kebijakan dan program kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah," ujar Adenan.

Ia menegaskan, keterpaduan tidak hanya soal integrasi fisik infrastruktur, tetapi harus terukur dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.