Bappenas: RI Siap Jadi Contoh Global dalam Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan Indonesia siap menjadi mercusuar pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda High-Level Political Forum (HLPF) tentang Pembangunan Berkelanjutan pada 14–23 Juli 2025 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, menurut keterangan Bappenas, yang diterima di Jakarta, Kamis (24/7). 

Indonesia menyampaikan Voluntary National Review (VNR) keempat sebagai salah satu dari empat negara di dunia yang secara konsisten melaporkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“VNR 2025 bukan sekadar laporan, tetapi deklarasi strategis atas komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan capaian 61,4 persen indikator SDGs nasional, Indonesia siap menjadi mercusuar pembangunan berkelanjutan di tingkat global,” ujar dia. 

HLPF 2025 merupakan forum utama PBB untuk meninjau kemajuan pencapaian SDGs. Forum itu mengangkat tema “Advancing Sustainable, Inclusive, Science- and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda”, yang menekankan solusi inklusif dan berbasis sains dalam mempercepat pencapaian SDGs.

Sebagai salah satu dari 35 negara yang menyampaikan VNR tahun ini, Indonesia mempresentasikan capaian, tantangan, serta inovasi kebijakan dalam implementasi SDGs.

Laporan VNR 2025 Indonesia menyoroti sejumlah capaian strategis, mulai dari bidang kesehatan (SDG 3) terjadi penurunan signifikan rasio kematian ibu dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98,8 persen penduduk, lalu kesetaraan gender (SDG 5) yang menunjukkan perempuan berhasil mengisi 22 persen kursi parlemen dan 35 persen posisi manajerial pada 2024.

Untuk pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pemulihan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pasca pandemi didukung oleh perhatian besar pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelatihan kerja.

Di sektor ekosistem laut (SDG 14), kawasan lindung laut telah diperluas hingga 29,9 juta hektare (ha), kemudian pada kemitraan global (SDG 17), Indonesia aktif berpartisipasi dalam 38 perjanjian dagang internasional.

Laporan tersebut juga menyoroti keterlibatan luas pemangku kepentingan, integrasi data sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta audit SDGs oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.

Pemerintah Indonesia juga memperkenalkan berbagai inisiatif inovatif, antara lain pendirian SDG Center di 61 perguruan tinggi sebagai pusat koordinasi pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan di wilayah timur Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi, hingga pengembangan ekonomi biru melalui konservasi mangrove dan budidaya rumput laut.

“Indonesia tidak hanya fokus pada pencapaian nasional, tetapi juga aktif mendukung negara berkembang melalui kerja sama dan pembiayaan inovatif seperti 'blended finance' dan obligasi SDGs,” ujar Febrian.

Meski capaian Indonesia signifikan, tantangan seperti kesenjangan sosial dan krisis pangan global dinilai tetap menjadi prioritas untuk diatasi melalui penguatan kemandirian pangan, energi, dan air.

“VNR 2025 diharapkan menjadi katalis untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk generasi muda sebagai agen perubahan, demi tercapainya Agenda 2030,” ujar dia.