Gubernur DKI Desak Kementan Transparan soal Isu Beras Oplosan, Salah Satunya Keterlibatan BUMD DKI

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta pihak Kementerian Pertanian (Kementan) transparan terkait isu dugaan beras oplosan yang melibatkan salah satu BUMD DKI Jakarta berinisial FS.

“Jadi secara prinsip, kebetulan sebelum saya sampai di Jakarta saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

Pramono menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Sebab, kata Pramono, keterbukaan menjadi hal yang penting dalam kasus ini.

“Karena memang FS ini kan salah satu yang kemudian menjaga harga di Jakarta. Dan saya berkepentingan bertanggung jawab untuk itu," kata Pramono.

Saat ditanya mengenai langkah yang akan diambil jika dugaan tersebut terbukti, Pramono mengatakan hal itu akan bergantung pada keputusan aparat penegak hukum.

“Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu,” kata Pramono.

Kementan telah mengungkapkan bahwa sejumlah merek beras tidak memenuhi standar mutu beras premium sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga sempat mengatakan bahwa Pemprov Jakarta akan menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang terkait temuan beras milik FS yang disebut tidak sesuai dengan mutu premium dari Kementan.

"Kita tunggu nanti pengumuman dari pihak yang berwajib ya. Karena sepengetahuan kami, sekarang kasusnya ada di Bareskrim," kata Chico.

Chico juga menjelaskan bahwa operasional FS akan tetap berjalan normal, meski kini dalam pemeriksaan soal dugaan praktik pengoplosan beras.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menginstruksikan kepada instansi terkait agar memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran mutu beras (beras oplosan).

"Dievaluasi saja. Kalau ada kesalahan, tindak saja,” kata dia usai meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu.

Rano tak menanggapi lebih lanjut terkait kasus dugaan beras oplosan. Namun, dalam kesempatan sebelumnya dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap transparan dan mendalami masalah secara objektif. Dia juga memastikan adanya audit dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DKI Jakarta.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta berencana memanggil salah satu BUMD yaitu FS yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan tujuan pemanggilan untuk meminta penjelasan tentang mutu beras yang dijual selama ini.

Baco mengatakan, apabila FS terbukti mengoplos beras dengan mutu di bawah premium, maka Pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas.

Dia tak ingin masyarakat dirugikan akibat beras yang dibeli dengan harga premium namun yang didapatkan justru beras dengan mutu standar medium.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebut beras bermerek produksi sejumlah pihak yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu beras premium.

Hal itu diketahui setelah dilakukan pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda. Kementan juga menyatakan temuan tersebut juga menunjukkan bahwa produk dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), yang berpotensi merugikan konsumen.