Mentan: Koperasi Desa Bakal Jadi Ujung Tombak Distribusi Pangan

KLATEN - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyambut positif gerakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, koperasi ini akan menjadi ujung tombak dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih adil, sekaligus meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal.

“Koperasi adalah solusi konkret untuk memotong jalur panjang distribusi pangan. Kalau koperasi desa kuat, petani tidak lagi dijepit tengkulak atau mafia. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa,” tegas Mentan Amran.

Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendukung penuh KDMP. Melalui koperasi, ke depan tidak boleh lagi ada pupuk oplosan yang merugikan petani, beras yang tidak sesuai mutu, maupun minyak goreng yang tak sesuai takaran dan merugikan masyarakat.

“Koperasi desa akan menjadi simpul baru dalam tata niaga pangan nasional yang lebih sehat dan berpihak pada petani. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” tegas Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Program ini menargetkan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat distribusi pangan masyarakat dan kebutuhan pokok rakyat. Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah solusi konkret dan struktural untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita memulai suatu usaha besar. Koperasi adalah alat perjuangan bagi mereka yang lemah. Yang kuat membuat PT, holding, incorporated. Tapi bagi rakyat kecil, koperasi adalah kekuatan kolektif,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara tersebut, Senin (21/7).

Menurut Presiden Prabowo, konsep koperasi ibarat lidi yang lemah jika berdiri sendiri, namun menjadi kuat bila disatukan. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari gerakan koperasi, yang diharapkan mampu mengangkat kekuatan ekonomi rakyat kecil menjadi pilar kekuatan nasional.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga menyoroti praktik-praktik curang dalam distribusi pangan yang merugikan masyarakat luas. Ia mencontohkan manipulasi kualitas beras yang marak terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

“Banyak yang nakal, beras biasa diganti saja stempelnya jadi beras premium. Tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia juga lagi heboh. Tapi ini harus kita tertibkan,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari Mentan Amran bahwa pada saat menjabat pada periode sebelumnya, Mentan Amran telah mengambil langkah tegas terhadap mafia pangan.

“Beliau waktu jadi Menteri Pertanian dulu, sudah ditindak para mafia pangan ini. Tapi muncul lagi muncul lagi, mencoba-coba lagi. Sama dengan kasus minyak goreng, dalam satu botol dikurangi 10 persen, 20 persen. Itu besar sekali, karena 20 persen dari sekian juta ton itu nilainya luar biasa,” jelas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, praktik-praktik ini adalah bentuk anomali ekonomi yang harus segera dilacak dan dihentikan. Ia menekankan bahwa saat ini negara memiliki kemampuan yang jauh lebih baik untuk mengawasi mutu dan distribusi pangan.

“Sekarang kita bisa cepat lacak. Laboratorium untuk periksa mutu beras, pangan, dan sebagainya sudah banyak di daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, jadi permainan-permainan seperti itu bisa langsung kita deteksi,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hingga hari ini, sebanyak 80.081 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah resmi terbentuk di seluruh Indonesia, dan sebanyak 108 koperasi sudah siap beroperasi.

Koperasi Desa Merah Putih akan menyediakan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan terutama dalam hal pangan serta turut mempertimbangkan potensi di masing-masing desa.

“Kita tidak boleh bergantung pada impor pangan. Kita harus berdaulat, berswasembada pangan, air, dan energi. Kita harus memberdayakan petani kita sendiri dengan sistem yang adil dan berkelanjutan,” tegas dia. ils/I-1