Pemprov Banten Matangkan Sekolah Rakyat untuk Beroperasi Agustus

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten tengah mematangkan persiapan dua Sekolah Rakyat (SR) yang akan segera beroperasi mulai Agustus 2025.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan sistem pendidikan berbasis asrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Dicky Hardiana, di Serang, Senin (21/7), menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah pusat, yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan sejak usia sekolah.

“Tujuannya (Sekolah Rakyat) itu untuk memutus mata rantai kemiskinan sebagaimana cita-cita bapak presiden. Karena kan kita sering lihat tuh anak-anak miskin terpaksa ngamen, ikut kerja orang tua. Nah, Sekolah Rakyat ini hadir supaya anak-anak ini tidak terus diwarisi kemiskinan,” kata Dicky.

Pemprov Banten bertanggung jawab dalam penyediaan guru, lahan, dan bangunan sekolah, sementara seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh Kementerian Sosial. “Total biaya untuk satu siswa per tahun itu sekitar Rp49 juta. Orang tua tidak dibebani biaya apapun,” jelasnya.

Dua sekolah rakyat yang disiapkan berlokasi di BLKI Serpong, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Lebak, dengan kapasitas 150 siswa dan 100 siswa secara berturut-turut.

Siswa dipilih berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem (DTSEN 1 dan 2), dan seluruh kebutuhan mulai dari makan, tempat tinggal, perlengkapan sekolah, hingga laptop disediakan penuh oleh negara.

“Konsepnya boarding school. Jadi siswa tinggal penuh di asrama. Kita siapkan juga guru yang menginap dan mendampingi sebagai Wali Asrama,” kata Dicky.

Sementara, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Provinsi Banten, Rahmat Tamam, menyebut sebanyak 30 guru telah disiapkan, masing-masing 15 orang di setiap sekolah.

“Setelah pelantikan P3K tahap dua Oktober nanti, mereka akan bertugas secara definitif,” ungkapnya.

Dindik juga menyiapkan tenaga pendukung non-guru seperti juru masak, kebersihan, keamanan, dan tata usaha. Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum nasional dan lulusannya mendapat ijazah resmi yang terdaftar di Dapodik.

“Kalau dulu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem nyaris tidak punya pilihan, sekarang mereka punya tempat, punya guru, dan punya masa depan. Kita semua ingin mereka bisa membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya,” ujar Rahmat.

Program Sekolah Rakyat menjadi satu dari tiga trisula pengentasan kemiskinan nasional selain layanan kesehatan gratis dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih.