Wacana Ibadah Haji Jalur Laut, Anggota Pansus Haji 2024: Perlu Evaluasi Lebih Lanjut, Lebih Baik Perbaiki Pelayanan Haji Jalur Udara

JAKARTA - Anggota Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah menyatakan wacara ibadah haji jalur laut perlu evaluasi dan pengawasan lebih lanjut. Lebih baik memperbaiki pelayanan haji di jalur udara.

“Ya, itu kalau konteksnya seperti paket khusus yang orang ingin misalnya romantisme masa lalu, ya boleh-boleh saja, tetapi kalau itu sebagai opsi ya memang harus dipertimbangkan. Seharusnya justru angkutan udara kita ini kan dipermudah, kemudian pengawasannya juga lebih baik, karena armadanya kan juga sudah ada,” katanya di Jakarta, Minggu (13/7).

Ia menegaskan penyelenggaraan haji di Indonesia yang menggunakan armada udara perlu dievaluasi terlebih dahulu, dengan mengoptimalkan pengawasannya sebelum menyelenggarakan haji dengan moda kapal laut.

“Kita ini punya penerbangan domestik yang sudah banyak beroperasi, itu kan mungkin saja untuk dilibatkan. Nah, kalau kemarin itu kan memang monopoli diberikan kepada salah satu maskapai, tetapi ternyata juga enggak bisa mengatasi semuanya, itu yang harus dievaluasi,” ujar dia.

Menurutnya, haji jalur laut baru mungkin dilaksanakan apabila konteksnya memberikan paket khusus, misalnya untuk rekreasi dengan melibatkan biro-biro pariwisata dalam negeri.

“Kecuali kalau itu tadi, jadi paketnya ibadah haji plus ,misalnya turisme atau memang untuk melacak jejak masa lalu, seperti itu ya enggak apa-apa, tetapi itu opsional, itu bisa biro-biro misalnya orang pemerintah dilibatkan, bisa aja kan, karena sekarang juga ada sih teman-teman yang haji katanya ingin model-model kayak zaman Rasulullah, jadi di sana itu jalan kaki, dari Madinah ke Makkah, karena ingin merasakan bagaimana semangat dan energi masa lalu,” paparnya.

Ia menekankan bahwa haji jalur laut tidak boleh asal diterapkan dan perlu dievaluasi oleh berbagai pihak. “Tetapi, kalau negara membuka opsi jalur laut karena ketidakmampuan jalur udara, ya ini perlu untuk dievaluasi bareng-bareng, jangan-jangan bukan karena kita enggak cukup maskapainya, tetapi karena manajemennya kurang bagus,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan wacana penggunaan jalur laut untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah masih membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya.

“Sudah lama diwacanakan itu, tapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Kita masih perlu banyak pertimbangan. Pertama dari segi waktu, karena sangat lama,” ujar Nasaruddin.

Menag mengungkapkan Indonesia memiliki sejarah panjang terkait perjalanan haji melalui jalur laut, seperti penggunaan kapal Belle Abeto dan Gunung Jati di masa lalu. Namun, perjalanan tersebut bisa memakan waktu tiga hingga empat bulan.

“Sekarang mungkin kapalnya lebih cepat. Jalur laut itu memang ada, tapi lebih cocok untuk negara-negara yang jaraknya lebih dekat, seperti Mesir. Kalau kita kan jauh, jadi perlu dihitung ulang,” kata dia.