Pendirian Kopdes Strategis untuk Hadapi Dinamika Geopolitik

JAKARTA – Pengamat Koperasi, Rully Indrawan, yang juga Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM periode 2019–2021, menyatakan pendirian Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis di tengah gejolak geopolitik saat ini.

“Pendirian Kopdes Merah Putih baik dan strategis di tengah gejolak geopolitik dewasa ini, dan koperasi model ini sudah sukses berjalan di beberapa negara,” ujar Rully Indrawan saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (12/7).

Ia menyatakan terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan kesuksesan program tersebut, yakni kualitas dan konsistensi kebijakan, peningkatan literasi bisnis koperasi di masyarakat, serta sinergi antara anggota koperasi dan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya.

Salah satu sinergi tersebut adalah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, program koperasi desa dan BUMDes dapat diintegrasikan dalam ekosistem bisnis pedesaan melalui satu model bisnis.

“Sebenarnya, (antara koperasi desa dan BUMDes) tidak perlu bersaing. Secara formal, bentuk badan usaha BUMDes dimungkinkan dalam bentuk koperasi,” kata Rully.

Bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap 12 Juli, ia pun berharap program Kopdes Merah Putih yang tengah digagas oleh Kementerian Koperasi dapat berjalan lancar dan implementasinya berhasil.

“Harapannya, kopdes harus berhasil. Jujur, ada kekhawatiran bila dilihat dari kesiapan sampai saat ini. Bila kopdes tidak berjalan baik, citra koperasi bisa jadi semakin buruk di mata masyarakat,” ucap Rully.

Menurut data Kementerian Koperasi hingga 2024, terdapat 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota dan volume usaha mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap PDB nasional.

Kini sekitar 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus) dengan lebih dari 77 ribu di antaranya telah berbadan hukum.

Puluhan ribu koperasi desa itu akan diluncurkan secara resmi dan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli mendatang, dan ditargetkan seluruh kopdes bisa beroperasi dan melayani segala kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan pada Oktober 2025.