Menko IPK Pastikan Pengawalan Intensif Giant Sea Wall dan Kereta Cepat

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen dalam mengawal program Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dan kereta cepat.

“Beberapa flagship program yang menjadi arahan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti pengembangan Giant Sea Wall dari Jakarta hingga Jawa Timur, terus kami kawal dan kembangkan agar konsepnya semakin matang dan bisa segera dijalankan,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/7).

AHY menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kemenko Infra, dalam mengawal berbagai program strategis nasional yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain proyek perlindungan pesisir utara Jawa, dirinya juga menjelaskan bahwa dirinya dipercaya untuk memimpin pengembangan jaringan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang ditargetkan dapat tersambung hingga Surabaya, Jawa Timur.

“Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk mengawal kelanjutan dari pembangunan kereta api cepat. Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas, tetapi juga membangun dan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju,” katanya.

AHY mengatakan empat fokus utama koordinasi Kemenko Infra, yaitu pemerataan pembangunan kewilayahan, penguatan konektivitas dan transportasi multimoda, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

Oleh karena itu, untuk mendukung program-program koordinasi tersebut, Kemenko IPK mengajukan penambahan anggaran pada tahun 2026 kepada Badan Anggaran (Banggar??????) DPR RI.

“Melalui Banggar, kami berharap ada dukungan tambahan anggaran yang memang dialokasikan secara umum untuk mendukung manajemen dan program-program koordinasi,” ujar AHY.

Dia juga melaporkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, Kemenko Infrastruktur telah merealisasikan sekitar 50 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan, yakni sebesar Rp210 miliar.

Adapun untuk tahun 2026, penambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp200 miliar kepada Banggar DPR RI. Dengan tambahan ini, total anggaran yang diajukan menjadi sekitar Rp315,9 miliar, dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp115 miliar.

“Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman di Banggar, juga dari Kementerian Keuangan,” kata AHY.