Jawa Tengah Siap Selenggarakan MTQ Nasional 2026

Semarang - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan kesiapan Provinsi Jateng menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tahun 2026.

Hal tersebut disampaikannya usai beraudiensi dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, di kantor Kementerian Agama, Jakarta.

"Alhamdulillah tadi secara lisan sudah di-ACC (setujui), kita menjadi tuan rumah MTQ tahun 2026," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, dalam pernyataan di Semarang, Kamis (10/7).

Dalam pertemuan itu, Gus Yasin menyampaikan kesiapan Pemprov Jateng menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ XXXI tahun 2026.

Sebab, infrastruktur Jateng sangat lengkap untuk menerima peserta dari seluruh Indonesia dan menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan MTQ, baik dari sisi transportasi, akomodasi, arena lomba, hingga tempat wisata.

Beberapa arena lomba yang dipersiapkan adalah Museum Ranggawarsita, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), dan Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Jateng terus melakukan kesiapan, sembari menunggu keputusan resmi dari Kemenag, termasuk, berkomunikasi dengan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/ kota.

Yang jelas, kata dia, pihaknya akan proaktif bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng, dan masyarakat dari kalangan pondok pesantren untuk memastikan kelancaran MTQ Nasional XXXI 2026 di wilayahnya.

Pelaksanaan MTQ XXXI 2026 di Jateng, kata dia, sangat diharapkan, mengingat Jateng terakhir kali menjadi tuan rumah MTQ Nasional pada 1989.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berpesan agar persiapan MTQ XXXI 2026 di Jateng terus dimatangkan karena masih ada waktu satu tahun tersisa yang bisa dioptimalkan.

Ia menginginkan agar ada inovasi dalam penyelenggaraan MTQ nasional mendatang, salah satu ide yang diusulkan adalah menyelenggarakan seminar yang mengangkat topik seputar hubungan antara sains dan teologi.

Hal yang tak kalah penting, lanjut Nasaruddin, pelaksanaan MTQ juga harus memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.