Sekolah Rakyat Permanen: Kemensos Siapkan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bandung

Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan lokasi Sekolah Rakyat permanen yang telah siap dibangun di Jawa Barat pada tahun 2025 ini, salah satunya di Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Idit Supriadi Priatna mengatakan Sekolah Rakyat di Ciwidey ini nantinya akan menjadi lokasi permanen sekolah bagi rakyat miskin itu di Kabupaten Bandung, menggantikan fasilitas yang kini disiapkan di Kompleks Si Jalak Harupat.

"Yang sudah siap antara lain tahun ini tidak salah di Kabupaten Bandung, yakni di Ciwidey. Sekolah sementaranya (untuk Kabupaten Bandung) sekarang di Jalak Harupat. Nanti akan dibangun di Ciwidey dan saat ini juga sudah ada beberapa di Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan," kata Idit di Bandung, Sabtu.

Calon Sekolah Rakyat di Ciwidey, kata Idit, sudah memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan, antara lain memiliki luas tanah sedikitnya 6-7 hektare, kontur tanah yang telah rata atau tidak boleh melampaui 10 derajat, dokumen legalitas tanahnya jelas dan bersih. 

"Kemudian tidak boleh dilalui Sutet, dan tidak boleh dekat dengan sungai, jadi ada beberapa syarat ya," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut lokasi detail Sekolah Rakyat di Ciwidey itu.

Dia mengatakan pada Sekolah Rakyat permanen, nantinya akan terdiri atas berbagai tingkatan mulai dari SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks, tetapi berbeda-beda gedung.

"Nanti terpisah, tidak digabung, itu juga untuk menghindari nanti jangan sampai terjadi bullying dan sebagainya. Nanti pokoknya ini semua dibikin aman," ujarnya.

Sekolah Rakyat diproyeksikan untuk didirikan di seluruh kabupaten kota di Indonesia, dan kini, kata Idit, tengah dilakukan survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Karena PU yang memiliki kewenangan, mana yang layak untuk dibangun, mana yang tidak layak, mana yang belum layak," ucapnya.

ANTARA mencatat, Program Sekolah Rakyat yang beberapanya akan mulai beroperasi 14 Juli 2025 ini, merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.

Calon siswa yang dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sementara rekrutmen guru dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).