Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro Baru APBN 2025

Jakarta - Pemerintah bersama DPR menyepakati proyeksi baru asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik yang terus berubah.

“APBN diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi perekonomian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (3/7). 

Seperti dikutip dari Antara, terkait asumsi makro, prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, utamanya akibat eskalasi ketegangan perdagangan dunia maupun konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional.

Meski begitu, pemerintah tetap berupaya menjaga ketahanan ekonomi domestik, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang masih solid, stabilitas sasaran inflasi, dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi.

Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, pemerintah dan DPR menyepakati prognosis asumsi dasar makro 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi pada semester II serta outlook pada akhir tahun ditargetkan berada pada rentang 4,7 persen sampai 5 persen.

Inflasi diproyeksikan pada rentang 2,2 persen hingga 2,6 persen pada semester II maupun outlook akhir tahun.

Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun ditargetkan pada rentang 6,8 persen hingga 7,3 persen pada semester II dan outlook akhir tahun.

Nilai tukar rupiah diproyeksikan sebesar Rp16.300 hingga Rp16.800 pada semester II dan outlook akhir tahun.

Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 66-94 dollar AS per barel pada semester II dan 68-82 dollar AS per barel pada akhir tahun.

Lifting minyak bumi diprediksi sebesar 593-597 ribu barel per hari pada semester II maupun akhir tahun. Sedangkan lifting gas bumi ditargetkan sebesar 976-980 ribu barel per hari pada semester II dan akhir tahun.

Defisit Anggaran

Selanjutnya, proyeksi belanja negara pada semester II ditetapkan sebesar 2.121,5 triliun rupiah dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) 1.659,9 triliun rupiah dan transfer ke daerah (TKD) 461,6 triliun rupiah.

Dengan demikian, proyeksi defisit APBN pada semester II yaitu sebesar 457,8 triliun rupiah atau 1,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun keseimbangan primer pada paruh kedua tahun ditargetkan defisit sebesar 162,7 triliun rupiah dan pembiayaan anggaran ditargetkan senilai 378,4 triliun rupiah.

Terkait pembiayaan anggaran, DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar 85,6 triliun rupiah untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada pelaksanaan APBN ke depan.