KKP Sulap Pelabuhan Jadi Etalase, Tapi Rantai Dingin Masih Amburadul?

JAKARTA – Peningkatan peran pelabuhan perikanan sangat penting karena pelabuhan ini merupakan infrastruktur vital dalam pengembangan sektor perikanan.

Pelabuhan perikanan tidak hanya menjadi tempat pendaratan ikan, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang mendukung berbagai aspek perikanan, mulai dari produksi hingga pemasaran.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan peran pelabuhan perikanan sebagai etalase ekonomi yang aman dan nyaman.

Pelabuhan perikanan itu sekaligus menjadi pusat aktivitas tangkap, distribusi hasil laut, serta penguatan keamanan nasional, kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Selasa (1/7).

"KKP terus perkuat pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi dan penjaga keamanan nasional," katanya.

Menurut Latif, kompleksitas dan nilai strategis pelabuhan perikanan menghadirkan risiko gangguan keamanan, baik yang bersifat teknis, sosial, maupun kriminal.

Oleh karena itu, lanjut Latif, KKP melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap menginisiasi penetapan pelabuhan perikanan sebagai objek vital nasional (Obvitnas).

“Pelabuhan perikanan merupakan etalase perikanan tangkap. Ketika kita bicara tentang pelabuhan perikanan, kita bicara tentang stabilitas ekonomi, ketahanan sumber daya alam, dan keamanan nasional,” ujar dia.

Pada Mei 2025, KKP bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri telah menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Internal Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek Tertentu yang diikuti tujuh orang petugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ady Candra mengatakan penetapan pelabuhan perikanan sebagai obvitnas dapat memberikan kepastian perlindungan negara terhadap operasional pelabuhan dari potensi gangguan dan sabotase.

Ady mengatakan sebelumnya pihaknya telah menggelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan obvitnas di Jakarta.

“Sistem pengamanan akan terintegrasi dalam melindungi aset negara dan investasi yang berkontribusi juga dalam implementasi program penangkapan ikan terukur serta PNBP pascaproduksi,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri mengungkapkan saat ini belum ada satupun pelabuhan perikanan di Indonesia yang ditetapkan sebagai obvitnas.

Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi inisiasi KKP tersebut, termasuk menyiapkan proses penetapan pelabuhan perikanan sebagai obvitnas melalui penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP).

"Dengan pendampingan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polri dalam penyusunan dokumen dan sertifikasi sistem manajemen pengamanan," katanya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan kinerja pelabuhan untuk mendorong produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan.

Menteri Trenggono juga menyatakan bahwa pelabuhan perikanan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga fasilitasnya perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.