Konflik Iran-Israel Picu Kenaikan Biaya Logistik RI, Ini Kata Pengamat !

JAKARTA-Belum meredanya perang Iran-Israel mempengaruhi biaya logistik di sektor maritim. Hal itu seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia yang kini menembus 120 dollar AS per barel dan meningkatnya risiko pelayaran di kawasan Teluk Persia.

Pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, gangguan di Selat Hormuz, jalur ekspor utama minyak global, menjadi ancaman langsung bagi stabilitas sistem logistik dunia, termasuk bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Ketika jalur pelayaran utama terganggu, maka seluruh rantai logistik global terdampak. Kapal harus menyesuaikan rute dan waktu tempuh, sementara biaya seperti bunker fuel dan asuransi ikut melonjak. Ini memukul industri pelayaran nasional kita yang sebagian besar masih mengandalkan kapal-kapal tua,” kata Pengamat asal Maumere,NTT itu, Kamis (19/6).

Dr. Marcel Hakeng menyoroti tarif pengapalan atau freight dari dan ke pelabuhan Indonesia bisa naik antara 20 hingga 30 persen. Kenaikan itu menurunkan daya saing ekspor komoditas seperti batu bara, CPO, karet, hingga produk perikanan.

Dampak juga terasa di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, yang mengalami perlambatan arus barang. Beberapa operator kapal menunda pelayaran untuk menghindari risiko geopolitik dan beban biaya yang tinggi.

Dalam skala mikro terang dia, nelayan tradisional ikut terdampak. Harga solar melonjak, bahkan bisa dua kali lipat dari harga normal. Akibatnya, nelayan di wilayah seperti Bitung, Sibolga, dan Kendari mulai enggan melaut. 

“Ini mengganggu pasokan ikan di pasar domestik, menaikkan harga, dan memperlemah ketahanan pangan laut kita,” ujar Capt. Hakeng.

Di sisi lain, lonjakan harga energi global berpotensi membebani APBN. Pemerintah diperkirakan harus menanggung tambahan subsidi energi hingga Rp75 triliun jika harga minyak tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

“Inflasi akan meningkat, terutama di wilayah timur Indonesia yang sangat bergantung pada distribusi laut. Ketika biaya logistik naik, harga barang kebutuhan pokok juga ikut terdorong,” tutur Capt. Hakeng.

Meski situasi ini membuka peluang strategis, misalnya melalui pengalihan rute pelayaran dari Teluk Persia ke Asia Tenggara, Capt. Hakeng menilai Indonesia belum siap menjadi simpul logistik regional. 

Proyek seperti Pelabuhan Patimban dan Kuala Tanjung masih menghadapi hambatan teknis dan struktural, mulai dari waktu bongkar muat yang lama, hingga konektivitas hinterland yang belum optimal.

“Kalau biaya logistik dan efisiensi kita belum bisa menyaingi pelabuhan di Singapura atau Port Klang, jangan harap investor global mau menjadikan Indonesia sebagai hub,” ucap Capt. Hakeng.

Di tengah tekanan biaya asuransi pelayaran internasional yang terus meningkat akibat konflik, sektor pelayaran Indonesia semakin rentan. 

PHK Massal

Capt. Hakeng mengingatkan, jika situasi ini berlanjut dua hingga tiga bulan ke depan, ancaman PHK massal di sektor pelayaran dan pelabuhan bisa jadi kenyataan.

Dia juga mengangkat potensi terjadinya fragmentasi sistem perdagangan global akibat sanksi-sanksi sekunder dari Amerika Serikat terhadap negara-negara mitra dagang Iran. “Indonesia mungkin tidak terlibat langsung, tapi kita tetap terdampak oleh pemisahan blok-blok ekonomi global yang membatasi fleksibilitas jalur perdagangan,” kata Capt. Hakeng.

Capt. Hakeng mendorong pemerintah untuk merespons secara strategis. Percepatan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional harus jadi prioritas, begitu pula dengan perlindungan fiskal bagi sektor perikanan dan pelayaran rakyat.

“Ekonomi maritim bukan cuma soal kapal dan pelabuhan. Ia adalah jantung dari kedaulatan ekonomi kita. Kalau dikelola serius, sektor ini bisa jadi benteng dalam menghadapi krisis global. Tapi jika dibiarkan, tekanan eksternal sekecil apa pun bisa mengguncang fondasi perekonomian nasional,” tutur Capt. Hakeng.