Pemerintah Kota Semarang Terima 3.068 Aduan Warga

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini telah menerima setidaknya 3.068 aduan warga di bidang infrastruktur sejak 20 Februari hingga 25 Juni 2025, atau terhitung sejak Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Wakil Wali Kota, Iswar Aminuddin dilantik.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, Senin (16/6), menegaskan bahwa keterlibatan warga melalui aduan publik merupakan fondasi penting dalam membangun kota.

"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pengaduan pelayanan publik salah satunya melalui Lapor Semar Solusi AWP. Namun, saya mendapat banyak laporan bahwa beberapa aduan tidak ditindaklanjuti secara cepat atau tidak diselesaikan dengan tuntas," katanya.

Aduan sebanyak itu terbagi dalam beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dengan jumlah pengaduan tertinggi.

Tercatat, DPU menerima 737 aduan, sementara Disperkim menerima 573 aduan dengan status aduan yang sebagian besar telah selesai ditangani.

Aduan terbanyak meliputi jalan rusak, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) mati, saluran mampet, banjir, hingga permintaan perbaikan trotoar.

Agustina mengingatkan kepada seluruh jajaran OPD untuk tidak abai terhadap keluhan masyarakat.

"Jangan sampai warga berulang kali komplain gara-gara lama atau tidak tuntas. Ini soal kepercayaan warga terhadap pemerintah," tegasnya.

Menindaklanjuti aduan-aduan tersebut, selama 100 hari kerja pertama, Agustina-Iswar telah melakukan berbagai aksi nyata.

Dalam kurun waktu tersebut, Pemkot Semarang telah memperbaiki 25,8 kilometer ruas jalan, membenahi 56 titik saluran air, dan memasang 1.245 penerangan jalan umum (PJU) di 37 ruas jalan.

Tak hanya itu, 88 ruas jalan lingkungan juga ditangani, termasuk pembangunan talud, rehabilitasi 60 rumah tidak layak huni (RTLH), serta pemeliharaan taman, jembatan, dan pedestrian.

Ia memastikan bahwa program-program itu akan terus dilanjutkan sehingga ke depan seluruh infrastruktur akan tertata dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan.

"Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, tapi juga membangun rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," katanya.

Dengan merespon aduan warga secara cepat, proaktif dan mengedepankan transparansi, kata dia, Pemkot Semarang menegaskan komitmennya untuk menjadikan masyarakat sebagai bagian dari tim dalam pembangunan kota.