Terkait Take Down Tulisan Opini TNI di Jabatan Sipil, Respons Istana Terlalu Standar

JAKARTA – Pemerintah tidak pernah mempermasalahkan penyampaian opini publik dalam bentuk apa pun, termasuk kritik terhadap kebijakan. Itulah respons dari Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, terkait tulisan opini yang diturunkan (take down) sehingga hilang dari tayangan. Respons ini dinilai terlalu standar, mestinya jauh lebih tegas seperti mencari pelaku intimidasi.

Opini yang di-taken down, berisi tentang TNI yang masuk-masuk ke jabatan sipil. Pernyataan Hasanitu menanggapi kabar pencabutan berita atau takedown opini di salah satu media daring nasional. Take down diduga adanya intimidasi terhadap penulisnya.

“Tulisan-tulisan opini selama ini, pemerintah tidak punya masalah, tidak punya komplain dengan tulisan-tulisan opini. Bahkan kalau perlu, tulisannya dinaikkan lagi, silakan,” kata Hasan dalam pernyataannya di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin.

Terkait isu intimidasi, Hasan menyebut bahwa pemerintah belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang memberi tekanan terhadap penulis. Ia mendorong agar persoalan tersebut dibuka secara terang benderang melalui jalur hukum.

Menurut Hasan, bahkan, kemarin teman mahasiswa yang terlalu bersemangat membuat meme yang mungkin sudah keluar dari koridor kritik, itu pun kemudian ditangguhkan. Dia dijamin oleh salah satu anggota DPR untuk bisa dibebaskan karena pemerintah lebih menginginkan yang seperti itu dibina, bukan dihukum.

Hasan menegaskan, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan pers merupakan komitmen utama Presiden, yang telah diletakkan dalam Astacita pertama arah pembangunan nasional.

Pemerintah, menurut Hasan, konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang keduanya dipayungi Pasal 28 UUD 1945.

Sebelumnya, tulisan opini bertajuk "Jenderal di Jabatan Sipil: di Mana Merit ASN?" sempat tayang di salah satu media nasional lalu di-take down dari website redaksi atas petunjuk dari Dewan Pers yang mempertimbangkan keselamatan penulis.

Dalam klarifikasi dari redaksi bersangkutan yang beredar di media sosial diceritakan bahwa penulis yang merupakan mahasiswa S2 Universitas Indonesia, mendatangi Dewan Pers untuk minta perlindungan setelah merasa terancam usai artikelnya dimuat di media tersebut.

Ia mengaku mengalami dua insiden intimidatif beruntun pekan lalu. Pertama, diserempet dua orang tak dikenal saat mengantar anaknya ke sekolah. Kedua, kembali diikuti dan ditendang hingga terjatuh dari motor oleh dua orang berbeda. Namun sama-sama mengenakan helm fullface.

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik pribadi dengan siapa pun. Namun, dia menjadi khawatir setelah temannya memperingatkan soal isi artikelnya yang menyinggung nama salah satu pejabat di Bea Cukai.

Karena merasa terancam dan takut akan keselamatan keluarganya, penulis sempat minta redaksi untuk menarik artikelnya, namun diarahkan terlebih dulu untuk melapor ke Dewan Pers.