Fiskal Tak Ramah Produsen Pangan, Petani Masih Diabaikan

JAKARTA - Anggaran ketahanan pangan belum terdistribusi merata ke produsen pangan. Kebijakan fiskal masih berfokus pada upaya peningkatan produksi, sementara kesejahteraan petani dan nelayan belum menjadi prioritas fiskal.

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyatakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan dan perlindungan petani serta nelayan sebagai prioritas fiskal yang nyata.

Meskipun capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras mendapat apresiasi, namun Saadiah menilai kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar, terutama dalam aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegasnya di Jakarta, Kamis (22/5).

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah wilayah dan tingginya harga beras di atas HET (harga eceran tertinggi) menunjukkan manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput.

Wakil rakyat Maluku ini juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah. “Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya.

Dalam hal ini, dia menyoroti perlunya pembangunan industri pengolahan dan distribusi pangan secara menyeluruh, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama kemandirian ekonomi rakyat.

Dalam pengelolaan fiskal, Saadiah juga mengingatkan sejumlah program besar, seperti Koperasi Desa Merah Putih maupun pembentukan superholding Danantara, diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Pemerintah jangan hanya mengejar skala ekonomi yang besar tanpa keberpihakan pada pelaku usaha kecil.

"Ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi keberpihakan fiskal yang kuat, reformasi tata kelola subsidi, dan sistem data pangan nasional yang akurat. Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi,” pungkasnya.

Jadi Fokus

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (20/5), menegaskan ketahanan pangan merupakan satu dari delapan strategi jangka menengah pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan kemakmuran.

"Pemerintah akan mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera," tegas Menkeu.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional pada semester I-2025 diproyeksikan mencapai 18,76 juta ton, atau meningkat 11,17 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Kenaikan produksi ini tidak lepas dari keberhasilan program pemerintah dalam memperluas lahan tanam, menyediakan subsidi pupuk berkualitas dengan harga terjangkau, dan mendistribusikan alat mesin pertanian (alsintan) secara masif.