Pemerintah Perang Lawan Impor Ilegal: Sanksi Berat Menanti

KABUPATEN TANGERANG – Impor ilegal dapat merusak pasar domestik dengan harga yang lebih murah atau berkualitas lebih rendah, sehingga membahayakan industri dalam negeri. Sanksi berat dapat melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat.

Impor ilegal dapat merusak rantai pasokan dan mengganggu stabilitas perdagangan global. Sanksi yang tegas dapat membantu menjaga keadilan dan transparansi dalam perdagangan.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi berat kepada importir ilegal.

"Perusahaan bisa ditutup, dicabut izinnya dan tidak bisa berkegiatan serupa," ucap Budi di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (22/5).

Ia mengatakan tindakan tegas perlu dilakukan guna menjaga dan melindungi industri serta konsumen dalam negeri atas dampak keberadaan barang-barang impor ilegal tersebut.

"Untuk barang ilegal atau tanpa izin atau prosedur yang ditentukan tapi barang sudah beredar, perusahaan wajib menarik kembali," katanya.

Ia mengungkapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menindak pelaku usaha importir barang maka pihaknya saat ini sedang melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan dan berkesinambungan bersama instansi terkait lainnya.

"Kami secara rutin, bersama lembaga dan masyarakat kita terus memantau terhadap barang-barang yang diduga telah menyalahi aturan perdagangan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Perdagangan juga melakukan pemantauan di seluruh pelabuhan atau bandara tempat masuknya barang-barang impor dari luar negeri.

Hal ini dilakukan sebagai mengantisipasi adanya importir nakal yang akan melakukan pelanggaran perdagangan.

"Sekarang saja jumlah pelanggaran itu sedah mulai berkurang, namun kadang-kadang kita sedikit diamkan mereka akan muncul kembali. Maka, kita lebih sering melakukan penindakan," ungkapnya.

Dalam hal ini, pihaknya telah berhasil menindak dan mengamankan sebanyak 1,6 juta unit barang impor yang tidak sesuai ketentuan atau impor dari negara Tiongkok.

Dari jutaan unit barang impor ilegal jenis perlengkapan perkakas, elektronik, pakaian dan baja ini dapat dijumlahkan senilai Rp18,8 miliar.

"Barang-barang ini diimpor dari Tiongkok oleh perusahaan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan berlaku terkait aturan impor," tuturnya.

"Untuk barang impor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SNI, tidak memiliki nomor pendaftaran barang, tidak menggunakan label bahasa Indonesia, tidak memiliki manual/kartu garansi dan tidak dilengkapi nomor kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan serta tidak memiliki dokumen importasi barang," tambah dia.