Diprotes Masyarakat, Pemkab Halmahera Selatan Berkomitmen Tuntaskan Proyek Jalan Hotmix

TERNATE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Maluku Utara, berkomitmen menuntaskan pekerjaan jalan hotmix di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menyusul aksi protes dari masyarakat terkait pengerjaan jalan lingkar di pulau itu belum tuntas selama dua tahun ini.

"Saya berkomitmen untuk tetap menyelesaikan pengerjaan jalan hotmix Pulau Makian,"kata Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, saat dihubungi dari Ternate, Rabu (21/5).

Pengerjaan jalan hotmix di pulau yang terkenal dengan penghasil buah kenari terbesar di Maluku Utara dikerjakan sejak 2023, namun mengalami kendala teknis, sehingga belum rampung.

Meski ada kebijakan efisiensi, kata dia, tetapi Pemkab Halsel tetap menganggarkan Rp5 miliar untuk pengerjaan jalan di Pulau Makian itu.

"Sudah jadi komitmen kami, sehingga apapun jalan di Pulau Makian tetap jadi perhatikan," ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat Pulau Makian mengeluhkan jalan yang dikerjakan selama dua tahun itu tidak kunjung tuntas, sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat karena banyak tebaran debu.

"Padahal pengerjaan jalan hotmix Pulau Makian yang dianggarkan oleh Pemkab Halsel melalui APBD 2023 lalu itu senilai Rp16 miliar, tetapi jalannya tidak selesai-selesai," kata tokoh masyarakat Pulau Makian, Mansur, saat dihubungi terpisah.

Oleh karena itu, masyarakat Pulau Makianberharap jalan lingkar Pulau Makian dapat segera dituntaskan, sehingga mobilitas masyarakat dari dan ke pulau itu bisa meningkat.

"Jika jalan sudah diperbaiki, maka tidak tertutup kemungkinan ekonomi masyarakat di Pulau Makian semakin tumbuh, karena masyarakat bisa membawa hasil kebunnya ke Kota Ternate menggunakan kendaraan melalui transportasi kapal feri," kata Mansur.

Selama ini jalan lingkar Pulau Makian mengalami rusak parah, sehingga rata-rata masyarakat yang membawa hasil kebunnya ke Kota Ternate harus menggunakan kapal cepat, sementara kapasitas kapal cepat juga terbatas dan ongkosnya lebih mahal.

"Kalau masyarakat membawa menggunakan kapal cepat, terkadang muatannya dibatasi, ditambah lagi gelombang tinggi, sehingga dengan akses jalan lingkar itu diperbaiki maka memudahkan masyarakat untuk bisa mengangkut menggunakan kapal feri," katanya.