Kesepakatan Tarif AS-Tiongkok: Mundur Selangkah, Maju ke Ketidakpastian

JAKARTA - Kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk meredakan ketegangan perang dagang memang patut disambut sebagai angin segar, namun tak dapat disangkal bahwa ini hanyalah penangguhan, bukan penyelesaian. Penurunan tarif dari 145 persen menjadi 30 persen bisa membantu memperlancar arus barang dan menghindari skenario terburuk, tetapi tetap meninggalkan beban besar bagi ekonomi domestik Amerika.

Alih-alih mencabut tarif yang telah menyengsarakan pelaku usaha dan konsumen, Presiden Donald Trump merayakan penurunan tarif yang ia ciptakan sendiri sebagai kemenangan politik. Dalam praktiknya, tarif tetap jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum Trump menjabat, dan beban pajak ini tetap ditanggung warga Amerika.

Langkah Trump menggambarkan bagaimana tarif digunakan sebagai alat tawar-menawar politik, bukan instrumen ekonomi yang bijak. Pemerintah memaksakan beban besar melalui tarif, lalu mengklaim kemenangan saat beban itu dikurangi sedikit. Bagi banyak pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, ketidakpastian ini menimbulkan kekacauan dalam perencanaan logistik, produksi, dan harga.

Seperti yang disampaikan oleh Dan Anthony dari Trade Partnership Worldwide, jeda 90 hari ini hanyalah penundaan, bukan solusi. Steve Lamar dari American Apparel and Footwear Association menyebutnya selamat datang, tetapi tetap memperingatkan bahwa tarif 30 persen akan terus membuat harga barang kebutuhan dari pakaian hingga perlengkapan sekolah tetap tinggi.

Menurut simulasi dari Penn Wharton Budget Model, tarif 30 persen yang tersisa akan berfungsi sebagai kenaikan pajak senilai $639 miliar selama 10 tahun. Di sisi lain, ekspor AS ke China masih menghadapi tarif 10 persen, menjadikannya salah satu hambatan ekspor tertinggi di dunia untuk barang-barang Amerika berbanding terbalik dengan narasi pemerintah yang menyatakan ingin membuka pasar luar negeri bagi produsen AS.

Secara geopolitik, kesepakatan ini memang mencegah eskalasi lebih lanjut dalam konflik dagang antara dua ekonomi terbesar dunia. Namun, dari sudut pandang ekonomi domestik, kerusakan sudah terjadi, dan ketidakpastian tetap menjadi ancaman besar. Trump telah memperluas kekuasaan eksekutif dalam menetapkan tarif, sering kali melewati mekanisme pengawasan Kongres, yang seharusnya menyeimbangkan kekuasaan tersebut.

Alih-alih mengapresiasi Trump karena “mundur” dari kebijakan tarif ekstrem, langkah yang lebih bijak adalah mendorong Kongres untuk merebut kembali wewenangnya terkait tarif perdagangan. Keseimbangan kekuasaan harus dipulihkan agar keputusan tarif masa depan tidak lagi bergantung pada manuver sepihak yang merugikan ekonomi dan mempermainkan nasib pelaku usaha dan konsumen.