Komisi IX DPR RI Mengapresiasi Pariaman Mempertahankan UHC di BPJS Kesehatan

PARIAMAN – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ade Rezki Pratama, mengapresiasi Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) yang mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) di BPJS Kesehatan dengan jumlah kepesertaan mencapai 98,6 persen.

"Pariaman merupakan daerah persentase pesertanya terbesar dari kabupaten dan kota di Sumbar," kata Ade Rezki Pratama saat Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pariaman, Kamis (8/5).

Ia mengatakan dengan besarnya kepesertaan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman terhadap warganya yang tidak dan kurang mampu agar mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan dengan mengalokasikan sekian persen dari APBD.

Ia menyampaikan dengan Pariaman telah mendapatkan predikat UHC maka seluruh warga Pariaman dapat berobat di fasilitas kesehatan hanya menggunakan KTP.

"Jadi, warga Pariaman yang sakit jangan sungkan-sungkan datang memeriksakan kesehatannya," katanya.

Ia mengatakan Komisi IX DPR RI saat ini sedangkan membuat Panitia Kerja (Panja) JKN untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah, asosiasi rumah sakit daerah dan swasta serta pihak lainnya terkait evaluasi program JKN.

Ia berharap melalui panja tersebut pemerintah dapat menyempurnakan aspek fiskal, pelayanan, dan pengawasan sehingga JKN dapat lebih dapat melayani masyarakat.

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sari Rusfa mengatakan premi sebagian besar kepesertaan warga Pariaman di JKN dibayar oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

Pada saat itu ia juga menyampaikan peserta JKN dapat menyampaikan keluhan dan masukan terkait pelayanan fasilitas kesehatan terhadap peserta JKN.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, mengatakan pihaknya komitmen terus mempertahankan UHC yang diperoleh semenjak beberapa tahun lalu.

"Kami fokus meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan di Pariaman," ujarnya.

Pemkot Pariaman, lanjutnya juga menjamin sekitar 1.000 tokoh agama melalui BPJS Ketenagakerjaan karena lapisan masyarakat itu bekerja untuk warga tanpa dikenal waktu.