CSIS: Stimulus Penting untuk Ekonomi, Tapi Sampai Kapan?

Jakarta - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menyampaikan perlunya Pemerintah memberi stimulus dan perlindungan sosial bagi para pekerja demi meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam negeri.

Menurutnya, meningkatkan konsumsi rumah tangga saat ini merupakan satu-satunya cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian di tingkat global.

“Satu satunya jalan adalah membuat bantalan konsumsi menjadi lebih empuk, paling tidak kalau pertumbuhan ekonomi melambat jatuhnya tidak kencang banget, yaitu memberikan stimulus dan perlindungan sosial bagi pekerja,” ujar Riandy dalam diskusi CSIS bertajuk “Mengejar Target 8 persen di Tengah Melambatnya Perekonomian: Setengah Tahun Pemerintahan Prabowo” di Jakarta, Rabu (7/5).

Seperti dikutip dari Antara, Riandy mencontohkan, pemberian stimulus kepada para pekerja misalnya menambah durasi pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi satu tahun dari awalnya selama enam bulan.

Sehingga, Gross Replacement Rate (tingkat penggantian pensiun bruto) atau manfaat uang tunainya bisa lebih meningkat.

“Misalnya lewat JKP dibuat lebih generous lagi, durasinya ditambah ga cuma enam bulan tapi setahun, pro long periode of eversity. Gross Replacement Rate atau manfaat uang tunainya bisa meningkat,” ujar Riandy.

Untuk mendukung program ini, menurutnya, pemerintah perlu menata ulang kembali program- program prioritas di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang tertekan saat ini.

Menurutnya, prioritas saat ini sudah berbeda dibandingkan pada awal 2025 seiring adanya tensi ekonomi dan geopolitik di tingkat global.

“Potensi resesi di AS meningkat karena kontraksi ekonomi, jadi risiko resesi semakin jelas. Di saat perubahan cuaca ekonomi berubah seharusnya pemerintah mengubah lagi menyesuaikan perkembangan zaman,” ujar Riandy.

Demi mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, Ia menyebut, Indonesia sudah tidak bisa mengandalkan dari sisi investasi dan pasar ekspor di tengah masih berlangsungnya tensi perang dagang di tingkat global.

Dengan gejolak ekonomi global yang masih belum menentu, pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana stimulus ini akan tetap relevan dan efektif, serta bagaimana pemerintah dapat menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih stabil di masa depan.

Akselerasi Belanja

Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keberlanjutan ekonomi menjadi fokus utama dalam menghadapi dinamika global dan tantangan domestik yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Luhut menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi koreksi pertumbuhan ekonomi, terutama di masa transisi pemerintahan.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 berada pada level 4,87 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun terakhir.

“Tetapi, semua perlu tahu bahwa pola seperti ini bukan hal baru. Karena pada masa transisi pemerintahan 2014, kuartal pertama dan kedua juga tumbuh di bawah 5 persen. Artinya, dalam masa penyesuaian seperti ini, perlambatan bisa terjadi,” ujar Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip di Jakarta, Rabu.

Salah satu faktor utama perlambatan kali ini adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Maka dari itu, kata Luhut, percepatan belanja negara menjadi kunci.

Ketua DEN menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu motor penting untuk mengakselerasi belanja negara.

Menurut dia, dampak nyata akan tercipta dari program ini, salah satunya menghidupkan simpul ekonomi desa seperti petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal.