Inklusi Keuangan Ngebut! 7 Kelompok Ini Jadi Target Utama Pemerintah

JAKARTA – Inklusi keuangan memberikan akses ke layanan keuangan yang dapat membantu individu dan keluarga untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, menabung, dan berinvestasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan adanya akses ke layanan keuangan, pelaku usaha kecil dan menengah dapat mengembangkan bisnis mereka, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Inklusi keuangan dapat mengurangi risiko keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan mendorong penggunaan produk keuangan yang tepat, sehingga meningkatkan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Inklusi keuangan berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi desa, karena memberikan akses terhadap layanan keuangan yang memadai, sehingga masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan finansial mereka.

Pemerintah menyasar tujuh segmen populasi untuk memacu tingkat inklusi keuangan di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan dari Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran. Kajian itu merupakan hasil kerja sama antara Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dengan Tony Blair Institute.

“Dokumen ini berfungsi sebagai perangkat implementasi dasar untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5).

Ketujuh segmen itu di antaranya perempuan; pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (dengan fokus terhadap penyandang disabilitas dan lansia); pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda; masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar); pekerja migran Indonesia (PMI); pelaku usaha mikro dan kecil; serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan memusatkan perhatian terhadap ketujuh segmen itu, Pemerintah berupaya memastikan tiap program inklusi keuangan dirancang dengan tepat dan selaras terhadap kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik masing-masing kelompok masyarakat.

Ali menambahkan, Pemerintah terus memprioritaskan kelompok masyarakat yang kurang terlayani. Kelompok-kelompok itu kerap menghadapi kekurangan akses terhadap infrastruktur digital publik yang memadai dan pengetahuan mengenai produk keuangan yang dapat meningkatkan penghidupan.

Hal itu yang melandasi lahirnya Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran, untuk menjadi panduan bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah, yang berada di garis depan inklusi keuangan.

Ali juga menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan terlihat jelas pada target yang ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu memberikan akses kepemilikan rekening keuangan formal sebesar 91 persen pada tahun 2025, 93 persen pada tahun 2029. Menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98 persen pada tahun 2045.