Gabah “Any Quality” dan Tantangan Menjaga Cadangan Pangan Berkualitas

Istilah "gabah any quality" mungkin terdengar sederhana, tetapi menyimpan kompleksitas yang perlu menjadi perhatian bersama.

Ini bukan sekadar soal kadar air atau kadar hampa. Lebih jauh, istilah ini mencerminkan kondisi bahwa gabah yang diperdagangkan memiliki kualitas yang sangat bervariasi baik dari sisi fisik, kimiawi, hingga kebersihannya.

Dalam praktiknya, ini berarti tidak ada jaminan bahwa gabah yang dibeli akan memenuhi standar kualitas tertentu.

Secara fisik, gabah bisa berbeda dalam ukuran, bentuk, bahkan warna. Secara kimia, kadar air dan kandungan nutrisinya pun bisa jauh dari harapan.

Dari sisi kebersihan, tak jarang ditemukan gabah dengan campuran kotoran, debu, atau benda asing.

Dalam istilah yang lebih membumi di kalangan pelaku perdagangan gabah, ini disebut gabah “apa adanya”. Yaitu gabah kering panen yang dilepas petani ke pasar tanpa banyak pertimbangan soal kualitas.

Fenomena ini makin menonjol sejak diterbitkannya Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 14/2025 yang membebaskan petani menjual hasil panennya, ditambah dengan kebijakan satu harga, Rp6.500 per kilogram, yang mengikat Perum Bulog untuk menyerap gabah petani, tanpa memperhatikan variasi kualitas.

Alhasil, Perum Bulog terjebak dalam posisi dilematis yakni tetap menyerap gabah demi menjaga cadangan beras pemerintah, tapi berisiko besar menghadapi berbagai persoalan di kemudian hari.

Risikonya tidak main-main. Setidaknya ada enam dampak utama jika Perum Bulog terus membeli gabah “any quality”.

Pertama, kualitas gabah tidak terjamin, yang otomatis menurunkan kualitas beras yang dihasilkan.

Kedua, proses pengolahan beras rentan terganggu, mesin penggilingan bisa rusak, pengemasan jadi tidak maksimal. Ketiga, nilai ekonomi gabah turun drastis, yang berarti kerugian finansial.

Keempat, beras yang diproduksi bisa merugikan konsumen dari segi rasa, tampilan, bahkan keamanan pangan.

Kelima, citra Bulog sebagai penyedia beras berkualitas akan terancam, terutama jika terjadi kejadian seperti “beras berkutu” yang dulu sempat menjadi skandal.

Dan keenam, distribusi beras bisa terganggu karena proses sortir dan pengolahan memakan waktu lebih lama.