Dinkes berupaya turunkan angka kematian ibu dan bayi di Bengkayang

Bengkayang -- Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat terus berupaya menurun angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di daerah setempat.

"Angka kematian pada ibu kita menurun dalam lima tahun terakhir. Pada 2023 dan 2024 hanya terdapat satu kasus, sementara untuk kematian bayi justru terjadi peningkatan setiap tahunnya," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Yohanes Bandan, Senin.

Angka kematian pada bayi (AKB) dengan usia 0-11 bulan pada 2024 sebanyak 74 kasus dari total kelahiran 4.081 jiwa. Jika dikonversikan ke angka menjadi 18,3 persen per 1.000 kelahiran hidup (HK)

Tingginya angka kematian pada bayi tersebut, katanya, disebabkan beberapa faktor, antara lain asfiksia dan BBLR (bayi berat badan lahir rendah) serta rendahnya kesadaran ibu untuk memeriksakan bayinya ke fasilitas kesehatan (faskes).

Kemudian, masih kurangnya sistem rujukan dan pemantauan AKB dan AKI untuk memastikan bahwa setiap kasus kematian ibu dan anak dapat dianalisis dan diatasi secara tepat. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya penurunan AKB dan AKI, seperti melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam kampanye kesehatan.

"Untuk menekan angka tersebut perlunya kerja sama antarsektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas upaya penurunan AKB dan AKI," ujarnya.

Selain itu, kata Yohanes, faktor lain juga seperti sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sementara untuk capaian layanan kesehatan ibu hamil di 2024 mencapai 77,54 persen atau 5.891 sasaran. Dan untuk pelayanan ibu bersalin 68,22 persen atau 5.881 jiwa, pelayanan kesehatan bayi baru lahir 72,02 persen 5.596 jiwa. Pelayanan kesehatan balita 92,79 persen atau 2.129 sasaran.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 98,78 persen atau 46.080 jiwa dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) 84,13 persen atau 26.409 jiwa.

Ia mengakui, dalam memberikan layanan pada masyarakat ini banyak terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, faktor sosial- ekonomi, budaya dan geografis.

"Keterbatasan infrastruktur untuk akses masyarakat datang ke faskes dan tenaga medis juga menjadi kendala utama," ujarnya.