Pemprov DKI Serahkan 371 Ijazah dalam Hardiknas 2025, Pramono: Pendidikan Adalah Hak Sipil Anak

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya terhadap hak pendidikan warga dengan menyerahkan 371 ijazah tertahan dalam program pemutihan ijazah tahap kedua, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Jumat (2/5), di Halaman Balai Kota. Seremoni ini dipimpin langsung oleh Gubernur Pramono Anung selaku inspektur upacara.

Gubernur Pramono menyampaikan, total 488 siswa kini telah menerima manfaat program pemutihan dengan nilai Rp1,69 miliar. Ia menyoroti bahwa banyak ijazah tertahan hingga lima tahun karena kendala biaya. “Ijazah adalah hak sipil setiap anak, dan tidak boleh tertahan karena alasan ekonomi,” tegasnya.

Program ini merupakan bagian dari quick wins 100 hari kerja Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno, dengan dukungan dari Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan. Pramono menyebutkan, kehadiran pemerintah sangat penting dalam memastikan siswa bisa segera mengakses dokumen penting untuk masa depan mereka.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, menyerukan penghentian segala bentuk diskriminasi dalam akses pendidikan. “Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain,” ujarnya.

Ke depan, Pemprov DKI berencana memperluas akses pendidikan informal dengan memperpanjang jam operasional taman, museum, dan perpustakaan hingga malam hari, dari yang sebelumnya tutup pukul 17.00 WIB menjadi hingga pukul 22.00 atau 23.00 WIB. Langkah ini diharapkan mendukung peningkatan literasi masyarakat Jakarta secara merata.