Komisi VIII DPR RI Minta Kemenag Kepri Tingkatkan Layanan Calon Jamaah Haji

BATAM - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) Kepulauan Riau (Kepri) untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada Jamaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat ke Tanah Suci mulai 2 Mei 2025.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan pentingnya peningkatan layanan di seluruh aspek, seperti katering, akomodasi, dan transportasi.

“Komisi VIII meminta agar pelayanan terus ditingkatkan dari sisi mutu, ketepatan waktu, dan keselamatan jamaah,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Rabu (30/4).

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenag, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan maskapai penerbangan, agar proses keberangkatan hingga kepulangan jamaah berjalan lancar tanpa kendala teknis.

“Koordinasi yang erat adalah kunci kelancaran operasional haji,” katanya.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II yang membahas kesiapan akhir embarkasi haji di seluruh Indonesia bersama pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Kanwil Kemenag Kepri Zoztafia melaporkan pelatihan petugas dan bimbingan manasik haji sudah dilakukan secara menyeluruh sebagai bentuk kesiapan panitia.

"Insya Allah kami siap melayani pemberangkatan jamaah dengan lancar," ujarnya.

Ia menyampaikan Embarkasi Batam siap melayani 11.426 calon haji dari empat provinsi yakni Kepri, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat.

Para jamaah ini akan diberangkatkan dalam 27 kloter dengan pembagian 14 kloter gelombang pertama menuju Madinah dan 13 kloter gelombang kedua langsung ke Makkah.

Zoztafia juga mengungkapkan hingga kini status asrama haji masih menyewa dari BP Batam.

“BP Batam telah menghibahkan tanah seluas empat hektare dan kami berharap dukungan DPR RI agar pembangunan asrama haji ini bisa segera direalisasikan,” katanya.

DPR RI berpesan agar seluruh pihak menjaga kekompakan demi kualitas layanan haji yang semakin baik setiap tahunnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BP Haji), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, serta Kepala Kanwil Kemenag dari berbagai daerah yang melayani embarkasi haji, termasuk dari Kepulauan Riau.