Kemenaker Genjot Digitalisasi: Layanan Transmigrasi Kini Lebih Cepat dan Mudah!

Jakarta - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan ketransmigrasian melalui transformasi digital guna mempermudah akses dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat.

Ia menyampaikan digitalisasi menjadi fokus utama kementerian, agar masyarakat, khususnya transmigran, mendapatkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Fokus kami kepada pelayanan digitalisasi agar betul-betul masyarakat yang khususnya masyarakat transmigran bisa terlayani dengan sebaik-baiknya," kata Mentrans ditemui di sela Pencanangan Survei Penilaian Integritas KPK 2025 Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Kamis (17/7).

Selain digitalisasi, Kementerian Transmigrasi juga akan meningkatkan integritas sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar penting dalam membangun birokrasi yang melayani dan responsif terhadap tantangan pembangunan wilayah transmigrasi.

"Nanti kami akan fokus kepada pelayanannya yang sangat baik melalui peningkatan integritas SDM," tuturnya.

Sebelumnya, Mentrans telah melakukan "Deklarasi Makarti" bersama segenap pegawai Kementerian Transmigrasi yang berkomitmen untuk pertama, menegakkan integritas, moralitas, dan etika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kedua, membangun sistem kerja yang efektif dan efisien. Ketiga, menyediakan pelayanan publik yang bersih, cepat dan bebas pungutan liar.

Keempat, melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Kelima, menjadi teladan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Bahkan, selain deklarasi itu, Mentrans menegaskan sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan bersih selain pemberantasan korupsi, juga akan dilakukan pelaksanaan tes narkoba untuk seluruh pegawai kementeriannya.

Tes narkoba akan dimulai dari dirinya dan Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi sebagai contoh integritas, dilanjutkan secara insidentil kepada pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

Langkah itu melengkapi upaya pembangunan zona integritas dan pencanangan antikorupsi yang ditandai dengan "Deklarasi Makarti" demi memperkuat budaya kerja jujur dan transparan di lingkup Kementerian Transmigrasi.