Mantab! Pemkab Rejang Lebong Larang Adanya Pungutan di Sekolah Negeri

REJANG LEBONG - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu melarang segala bentuk pungutan di seluruh sekolah negeri di daerah itu mulai dari TK/PAUD, SD dan SMP, hingga sekolah luar biasa atau SLB.

"Larangan pungutan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar, bukan beban finansial bagi keluarga," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rejang Lebong Noprianto di Rejang Lebong, Kamis.

Dia menjelaskan, larangan pungutan di sekolah ini tertuang dalam Instruksi Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.1.11 tahun 2025 tertanggal 28 Februari 2025.

Instruksi bupati ini, kata dia, sudah mereka tindak lanjuti dengan menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang keras segala bentuk pungutan di sekolah.

Larangan ini mencakup penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), pelaksanaan study tour berbayar, kegiatan perpisahan di luar lingkungan sekolah, hingga iuran yang selama ini membebani orang tua siswa.

Menurut dia, larangan pungutan dalam berbagai bentuk di sekolah negeri ini bertujuan agar tidak ada anak usia sekolah di Kabupaten Rejang Lebong yang tidak bisa sekolah lantaran tidak ada biaya.

Sebelumnya Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri menyatakan penerbitan SE larangan pungutan di sekolah itu adalah jalan utama keluar dari kemiskinan dan ketimpangan sosial, sehingga tidak boleh ada penghalang apa pun termasuk biaya.

"Tidak hanya soal pungutan, kebijakan ini juga mencakup larangan penahanan ijazah bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan, namun belum mampu melunasi pembayaran tertentu," tegasnya.