Dedi Mulyadi Sebut Persoalan Pembangunan Pabrik BYD di Subang akibat Calo Tanah, Bukan Premanisme

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa persoalan pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Subang, Jabar, bukan masalah premanisme, namun calo tanah.

“Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin 20 juta rupiah per meter, ada 10 juta rupiah per meter, ada 5 juta rupiah," ujar Dedi yang dikutip di Bandung, Kamis (24/4).

Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

Soal isu premanisme, Dedi mengatakan hal itu adalah berita lama, dan kini kondisinya telah berbeda dan telah sangat berbeda.

Ia pun menilai bahwa aksi premanisme ormas (organisasi kemasyarakatan) dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

Pasalnya,sudah ada tindakan kepada ormas tersebut. “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ucapnya.

Progres pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik, termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian. “Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala,” katanya.

Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi. “Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas itu. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagram dia.