Sekolah Rakyat di Jakarta ada di tiga lokasi

Jakarta -- Program Sekolah Rakyat (SR) mulai diberlakukan di tiga lokasi DKI Jakarta pada tahun ajaran 2025/2026 dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

"Kami sedang berproses menyiapkan Sekolah Rakyat," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat yang diadakan di DKI Jakarta ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial dan Disdik DKI membantu dalam proses persiapannya.

Menurut dia, ada tiga lokasi yang akan didirikan Sekolah Rakyat yaitu jenjang SD dan SMA direncanakan berada di Jakarta Selatan, SMP berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur.

"Untuk pengembangan Sekolah Rakyat akan dimulai di tahun pelajaran baru," ujarnya.

Sarjoko menyatakan bahwa Sekolah Rakyat ini didedikasikan bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu sehingga nantinya mereka akan ditempatkan pada satu tempat untuk diberikan pembelajaran.

"Sekolah ini juga berbeda jadi didedikasikan khusus untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa SR merupakan inovasi sosial yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan turun-temurun.

Banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan.

Mensos pun menyoroti pentingnya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai “tulang punggung” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

DTSEN adalah sistem basis data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi di Indonesia, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dan P3KE (Peta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). 

Tujuannya adalah menyediakan data yang lebih akurat, terperinci, dan terkini untuk mendukung perencanaan serta pelaksanaan program bantuan sosial dan kebijakan publik secara lebih tepat sasaran.

Ia menilai DTSEN menghimpun dan memadankan berbagai data sosial-ekonomi penduduk dengan data kependudukan, memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.

"Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural," kata Mensos Selasa (22/4).

Rp100 miliar

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, Program SR merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.?

Pendanaan utama SR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari alokasi anggaran pendidikan 2025.

Kementerian Keuangan telah memasukkan pelaksanaan SR ke dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025 .?

Selain itu, pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Presiden Prabowo Subianto mendorong partisipasi swasta dalam mendukung pembangunan dan operasional SR.

Setiap unit SR diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Dana ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, asrama, perumahan guru, fasilitas olahraga, dan rumah ibadah, serta operasional sekolah.