Banyak Ijazah Palsu, Kampus Diimbau Terapkan Ijazah Digital

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menimbau kampus untuk menerapkan ijazah digital. Hal tersebut penting untuk percepatan transformasi digital di bidang pendidikan.

"Kita akan meyakinkan teman-teman PTN dan PTS terkait keuntungan atau kelebihan dari sistem digital ini dibandingkan dengan sistem yang ada," ujar Brian, saat bertemu dengan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), di Jakarta, Selasa (22/4).

Dia menekankan, salah satu tantangan yang saat ini dihadapi Kemdiktisaintek berkaitan digitalisasi ijazah, dimana masih adanya pemalsuan ijazah. Tantangan ini berdampak luas seperti dalam proses seleksi penerimaan karyawan, dan kepentingan lain yang memerlukan validasi ijazah.

"Tujuan kita bukan semata-mata mendigitalisasi atau mengubah bentuknya, tetapi memang ada banyak hal lain yang didapatkan oleh semua pihak terkait pentingnya kita lakukan transformasi digital," jelasnya.

Brian mengungkapkan, pembahasan kerja sama dengan Peruri tidak hanya soal ijazah palsu. Tujuan utama kerja sama ini adalah reformasi pelayanan publik dan membantu Kemdiktisaintek dalam digitalisasi, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan akurasi.

"Ke depan kita berharap kerja sama ini bisa berdampak efektif untuk perguruan tinggi, seperti digitalisasi ijazah dan dokumen legal, serta surat berharga lainnya,” katanya.

Direktur Utama PERURI Dwina Septiani Wijaya, Kerja sama ini diinisiasi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dengan demikian, sistem digitalisasi yang ramah publik akan optimal.

Dia menyebut, hal ini juga berkaitan dengan tugas dan fungsi PERURI. Digitalisasi seperti digital ID, satu data, dan lainnya adalah sesuatu yang memang harus dibangun sebagai hal mendasar dalam pelayanan publik serta pendidikan.

"Karenanya kami akan senang sekali bisa terus melanjutkan kerjasama ini, membantu pemerintah untuk berbagai kebijakan yang lebih efektif dan efisien,” tuturnya.