Eri Cahyadi Ingatkan Jajaran Soal Korupsi dan Pungli

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar webinar Aparatur Sipil Negara (ASN) Belajar di ruang sidang wali kota, pada Kamis, (17/4). Webinar bertema “Menegakkan Disiplin, Membangun Integritas: Peran ASN dalam Pembinaan dan Pelayanan Prima di Kota Surabaya ini, diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Webinar tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara langsung serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI), Zudan Arif Fakrulloh melalui daring. Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) lainnya. 

Wali Kota Eri mengatakan, tujuan digelarnya webinar ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan membangun integritas ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurutnya, ASN juga harus bisa mengetahui hal apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. 

“Sejatinya ASN itu harus bisa mengetahui mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah korupsi, pungli (pungutan liar), dan lain-lain. Karena bangsa ini, kota ini, khususnya Surabaya itu (masyarakat) akan percaya kalau pemerintahnya itu bersih, dan pemerintah yang bisa mengayomi, bukan pemerintah yang membuat gaduh,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu berharap, adanya webinar bisa membuka pikiran ASN lebih luas lagi ke depannya. Selain itu, ia juga menyampaikan, agar ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

“Yang kita jalani ini, kita harus berhati-hati, kalau kita tenang mengerjakannya berarti luar biasa, tapi kalau salah dalam mengerjakan tugasnya berarti imannya terputus,” ujarnya. 

Eri menyebutkan, bahwa Surabaya merupakan salah satu kota yang mendapatkan penilaian pencegahan korupsi tertinggi dari KPK RI dan penilaian integritas tertinggi nasional. Berdasarkan penilaian indikator monitoring center for prevention (MCP) KPK RI pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mendapatkan nilai MCP 97 poin. Penilaian yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemkot Surabaya ini adalah yang tertinggi alias peringkat satu di Jatim. 

“MCP kita yang dilakukan oleh KPK, kita adalah yang tertinggi di Jawa Timur, dan nomor tujuh se-Indonesia. Jadi, peningkatannya luar biasa, dari 14 jadi nomor tujuh di Indonesia, dan dari nomor dua di Jatim menjadi nomor satu dengan nilai 97,” sebutnya.

Eri juga menerangkan, hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dicapai oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023 juga menunjukkan hasil memuaskan. Hasil SPI Kota Surabaya di tahun 2023 menunjukkan angka 79,57 (warna hijau) terjaga.

“SPI kita juga di angka 79, di atasnya nasional dan di atasnya Provinsi Jatim. Kita akan terus berbenah diri, karena sejatinya pemkot dan wali kota adalah pelayan masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan transparansi dan keyakinan bebas korupsi, insyaallah warganya tambah sejahtera,” terang Wali Kota Eri. 

Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya kembali meraih penghargaan dari KPK RI atas capaian MCP terbaik kategori pemerintah kota/kabupaten untuk wilayah Jatim di tahun 2024. Kali ini, Pemkot Surabaya berhasil meraih penilaian MCP 98 poin. 

“Pencegahan korupsi sudah menjadi budaya kerja Pemkot Surabaya sejak dulu. Mulai dari lelang elektronik (e-proc) yang kita rintis hingga akhirnya direplikasi oleh sejumlah daerah bahkan level nasional,” katanya. 

Di samping itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, agar ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa menjaga amanah yang ditugaskan oleh Wali Kota Eri. Karena, tugas-tugas yang diberikan oleh Wali Kota Eri adalah bagian dari janji yang harus dijaga untuk melindungi masyarakat. 

“Misalnya, wali kota punya janji melindungi segenap masyarakat Kota Surabaya agar tidak sakit, kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh rumah sakit serta puskesmas. Ini lah kenapa sekarang kita berada di sini, yang pertama mewujudkan janji negara, dan mewujudkan janji daerah sampai ke level kelurahan,” kata Zudan.