Jepang Tak Akan Gunakan Kepemilikan Obligasi Pemerintah AS untuk Lawan Tarif Trump

TOKYO - Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, pada Rabu (9/40) mengesampingkan penggunaan kepemilikan negara itu atas obligasi pemerintah AS sebagai alat tawar-menawar terhadap keputusan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif terhadap impor dari Jepang.

"Kami mengelola kepemilikan obligasi AS dari sudut pandang persiapan jika kami perlu melakukan intervensi nilai tukar di masa mendatang, bukan dari sudut pandang diplomasi bilateral,” kata Kato kepada parlemen.

Kato menanggapi seruan anggota parlemen partai berkuasa agar Jepang mempertimbangkan penjualan kepemilikannya di Kementerian Keuangan AS, yang merupakan bagian dari cadangan devisa negara yang besar, sebagai tindakan balasan terhadap tarif AS.

Pemerintah tidak melihat cadangan devisa Jepang terlalu besar, dan menambahkan bahwa pihaknya tidak memiliki standar yang ditetapkan sebelumnya terkait berapa jumlah yang tepat, kata Kato.

Membongkar cadangan devisa Jepang juga berarti menjual aset asing dengan imbalan yen, yang sama saja dengan intervensi mata uang pembelian yen, kata dia.

"Kita harus berhati-hati dalam mengambil langkah seperti itu terlepas dari besarnya operasi tersebut," ungkap Kato.

Jepang memiliki sekitar US$1,27 triliun cadangan devisa. Meskipun pemerintah tidak mengungkapkan komposisinya, analis memperkirakan bahwa sebagian besarnya terdiri dari utang Kementerian Keuangan AS. CNA/I-1