Lebih Sedikit Warga Indonesia Mudik Lebaran karena Perlambatan Ekonomi Menghantam Pendapatan Mereka

JAKARTA – Oksand, seorang manajer perusahaan dari Bogor, Jawa Barat, tidak akan terbang kembali ke kota asal keluarganya di Payakumbuh, Sumatra Barat, untuk merayakan Idul Fitri, yang diperkirakan akan jatuh pada 31 Maret pada tahun 2025.

“Harga tiket melonjak menjadi dua kali lipat, dan harganya terus melonjak ketika Lebaran kian mendekat,” ungkap dia .

Oksand mengatakan kepada Straits Times bahwa harga normal untuk penerbangan langsung dari Jakarta ke Padang, ibukota Sumatera Barat, adalah 1,2 juta rupiah. Namun, sejak bulan puasa pada 1 Maret lalu, harga telah lebih dari dua kali lipat menjadi tiga juta rupiah. Ketika liburan sekolah dimulai pada 21 Maret, harganya bahkan melonjak menjadi enam juta rupiah.

“Ini konyol,” keluh Oksand, 48 tahun. “Saya lebih baik menyimpan uang saya untuk biaya sekolah anak-anak saya,” imbuh Oksand yang memiliki dua anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Oksand dan keluarganya adalah di antara banyak warga yang telah memutuskan untuk tidak pulang untuk merayakan Lebaran.

Jutaan orang lainnya terpaksa membatalkan rencana mudik mereka karena perlambatan ekonomi di tengah PHK massal karena penutupan pabrik dan deflasi.

Pada konferensi pers 10 Maret, Menteri Transportasi Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah pemudik diperkirakan 24 persen lebih rendah 2025, pada 146,48 juta, dari 193,6 juta pada 2024.

Turunnya jumlah pemudik berarti lebih banyak berita buruk bagi perekonomian, mengingat bahwa mudik pada tahun-tahun sebelumnya adalah pendorong utama konsumsi di Indonesia.

Konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Konsumsi rumah tangga berkontribusi 54,04 persen (terhadap ekonomi nasional) pada tahun 2024, dan tumbuh 4,94 persen secara kumulatif,” kata penjabat kepala Statistik Indonesia, Dr Amalia Adininggar Widyasanti, pada konferensi pers pada 5 Februari lalu.

Tingkat konsumsi selama periode Ramadan hanya berjumlah 73 miliar dollar AS pada tahun 2025, menurut perkiraan oleh perusahaan konsultan Konsultan Strategi Merah. Sementara tingkat ini diterjemahkan ke pertumbuhan konsumsi 5 persen hingga 7 persen, namun itu adalah perlambatan dari percepatan 9 persen menjadi 12 persen yang tercatat pada tahun 2023 dan 2024.

Peneliti ekonomi Yusuf Rendy Manilet dari Pusat Reformasi Ekonomi (Inti) Indonesia, mengatakan sudah ada indikasi kuat bahwa orang-orang membatasi pengeluaran mereka.

“Penyesuaian ini juga dapat disebabkan oleh penurunan umum daya beli karena faktor-faktor mendasar yang telah terjadi, baik tahun ini dan sebagai kelanjutan dari tahun lalu, ” kata dia, mengacu pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tekanan deflasi, ditambah dengan defisit fiskal yang melebar dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak ramah terhadap pasar.

Manilet menyoroti Indeks Pengeluaran Mandiri – ukuran yang mengukur sentimen konsumsi – yang menunjukkan bahwa pengeluaran orang Indonesia untuk kegiatan yang tidak penting seperti rekreasi, olahraga, dan hiburan, menurun sebesar 1,2 persen di Indonesia pada Februari lalu.

Penurunan itu terjadi bahkan ketika pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar meningkat sebesar 0,9 persen.

“(Mengubah pola konsumsi) ini menunjukkan bahwa orang tidak memiliki cukup pendapatan untuk dibelanjakan di luar kebutuhan dasar mereka,” kata dia.

Secara pasti, peningkatan pengeluaran untuk barang-barang penting datang meskipun penurunan 0,09 persen tahun-ke-tahun dalam Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk bulan Februari.

Ini adalah contoh deflasi pertama yang dicatat sejak Maret 2000. Deflasi memiliki dampak negatif pada perekonomian, karena mengindikasikan penurunan pengeluaran karena permintaan yang lebih rendah, dan juga membatasi investasi dan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Dr Amalia mengatakan deflasi tidak didorong oleh daya beli yang lebih lemah, melainkan oleh diskon 50 persen pada tarif listrik pada bulan Januari dan Februari.

Namun Manilet menunjukkan bahwa biaya makanan dan minuman juga turun, sesuai data CPI.

“Jadi, sementara penurunan harga konsumen mungkin sebagian karena langkah-langkah pemerintah (seperti diskon listrik), itu juga menunjukkan permintaan yang lamban,” kata Manilet.

Secara khusus, gelombang PHK industri yang telah membuat ribuan pengangguran telah sangat mengganggu daya beli orang Indonesia, kata dia.

Menurut sebuah pernyataan pada 15 Maret dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, sekitar 60.000 pekerja dari 50 perusahaan kehilangan pekerjaan pada bulan Januari dan Februari.

“Jadi warga pada dasarnya menggunakan tabungan mereka untuk mengkonsumsi kebutuhan dasar karena mereka tidak memiliki penghasilan lagi, atau pendapatan mereka tidak cukup untuk membeli barang di luar kebutuhan utama mereka," kata Manilet.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meluncurkan sejumlah langkah untuk mendorong konsumsi selama bulan Ramadan. Ini termasuk diskon khusus yang ditujukan untuk menurunkan biaya tiket penerbangan dan biaya di pintu tol, serta potongan harga belanja dan langkah-langkah untuk menstabilkan harga makanan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan 50 triliun rupiah dalam THR untuk tiga juta pegawai negeri.

Secara terpisah, Kementerian Tenaga Kerja pada 11 Maret mengirimkan surat permintaan ke gubernur dan direktur perusahaan transportasi berbasis online tentang bonus THR untuk sekitar empat juta pengendara ojek sepeda motor setelah lazimnya pengendara ini dianggap “mitra lepas” dan oleh karenanya tidak berhak atas bonus seperti karyawan biasa.

Kementerian merekomendasikan bonus tunai setara dengan 20 persen dari rata-rata pendapatan bulanan bersih pengendaraselama 12 bulan terakhir.

Sebagai tanggapan, dua perusahaan transportasi berbasis online terbesar, Gojek dan Grab, telah memberikan bonus THR kepada mitra pengendara mereka, dengan syarat dan ketentuan tertentu. ST/I-1