Perusahaan Diminta Bongkar Sendiri Bangunan di DAS Ciliwung, Mang Mau?

BOGOR- Walau dengan embel-embel “paksaan pemerintah” kepada sejumlah korporasi yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, untuk membongkar secara mandiri bangunannya.

"Kami akan keluarkan paksaan pemerintah. Kami akan memberikan waktu bila mereka mau melakukan pembongkaran secara mandiri. Tapi bila tidak, ada batas waktu tertentu yang mungkin kami yang akan membongkar," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan dalam konferensi pers perkembangan langkah penegakan hukum KLH di Jakarta, Selasa.

Dia tengah memproses sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT Sumber Sari Bumi Pakuan, salah satunya karena melakukan pembangunan pabrik pengolahan teh tanpa dokumen yang dibutuhkan.

Sementara itu, beberapa korporasi yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 - Unit Agrowisata Gunung Mas juga diproses mendapatkan paksaan pemerintah, termasuk PT Pinus Foresta Indonesia, PT Karunia Puncak Wisata, PT Jelajah Handal Lintasan, CV Mega Karya Nurgraha, PT Bobobox Aset Management, dan PT Farm Nature & Rainbow ADD.

Rizal juga mendalami penanganan sengketa lingkungan hidup terhadap PT Jaswita Lestari Jaya serta PT Eigerindo Multiproduk Industri terkait pembangunan di kawasan hulu DAS Ciliwung, yang diduga berdampak terhadap peningkatan potensi banjir di daerah limpasan air dan hilirnya.

KLH juga melakukan penertiban di tujuh titik DAS Bekasi. Rizal menyebut pihaknya sudah memasang papan pengawasan di Summarecon Bogor, Golf Gunung Geulis, Rainbow Hills Golf, dan Perumahan Citra City Sentul.