Ditahan ICC, Rodrigo Duterte Nyatakan Siap Bertanggung Jawab

MANILA - Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan siap menerima tanggung jawab ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menahannya pada hari Rabu (12/3) untuk menghadapi dakwaan atas perang melawan narkoba.

ICC yang berpusat di Den Haag meyakini ada "alasan yang kuat" mendakwa Duterte dengan tuduhan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai "pelaku tidak langsung" dalam kampanye antinarkoba yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menewaskan puluhan ribu orang.

"Saya adalah orang yang memimpin penegakan hukum dan militer kita. Saya katakan bahwa saya akan melindungi Anda dan saya akan bertanggung jawab atas semua ini," kata Duterte dalam sebuah video yang diunggah di laman Facebook miliknya dan halaman Facebook penasihat dekatnya.

"Saya telah menyampaikan kepada polisi dan militer ini adalah tugas saya dan saya bertanggung jawab," kata pria berusia 79 tahun itu, mantan kepala negara Asia pertama yang muncul di hadapan ICC.

Seorang juru bicara mengkonfirmasi Duterte berada dalam tahanan pengadilan setelah tiba di Rotterdam dengan jet pribadi.

Sebuah kendaraan yang diduga membawa Duterte melaju ke pusat penahanan ICC di Den Haag melewati kerumunan puluhan pendukungnya yang berteriak: "Bawa dia kembali" serta melambaikan bendera Filipina.

"Tidak ada proses hukum yang semestinya," kata Duds Quibin (50). "Ini penculikan. Mereka hanya menaikkannya ke pesawat dan membawanya ke sini," katanya kepada AFP.

Pusat penahanan yang terletak dekat dengan pantai Laut Utara, menawarkan setiap tahanan sel individu yang dilengkapi dengan komputer untuk mengerjakan kasus mereka, bersama dengan area latihan luar ruangan.

Duterte akan ditahan di sana hingga sidang pengadilan awal, yang kemungkinan berlangsung dalam beberapa hari mendatang.

Berbicara kepada AFP di luar ICC, Gilbert Andres, seorang pengacara yang mewakili para korban perang narkoba, berkata: "Klien saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena doa mereka telah terkabul."

"Penangkapan Rodrigo Duterte merupakan sinyal yang bagus untuk keadilan pidana internasional. Itu berarti tidak ada seorang pun yang kebal hukum," imbuh Andres.

Penindasan dan Penganiayaan

Sebelum ayahnya pergi, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengatakan ayahnya "dibawa secara paksa ke Den Haag", dan IA menyebut pemindahan ayahnya sebagai "penindasan dan penganiayaan".

Pada hari Rabu, dia terbang dari Manila untuk mendampingi ayahnya. 

Seorang petugas hubungan media untuk wakil presiden mengatakan kepada AFP, wapres telah tiba di Amsterdam dan berencana mengadakan konferensi pers di Den Haag pada hari Jumat.

Aliansi antara Presiden Ferdinand Marcos dan keluarga Duterte fenomenal sejak pemilihan presiden 2022, ketika Sara Duterte menjadi calon wakil presiden Marcos.

Dia saat ini menghadapi persidangan Senat atas sejumlah tuduhan, termasuk korupsi dan dugaan rencana pembunuhan terhadap Marcos.

Di sebuah gereja di ibu kota Manila, orang-orang yang keluarganya terbunuh dalam perang narkoba menyambut baik penangkapan tersebut.

"Duterte beruntung, ada proses hukum yang berlaku untuknya. Tidak ada proses hukum yang berlaku untuk anak saya," kata Angelito, Emily Soriano dalam jumpa pers yang diselenggarakan oleh kelompok HAM setempat.

Duterte "akan berbaring di tempat tidur yang bagus, anakku sudah membusuk di kuburan".

Kepala HAM PBB Volker Turk menggambarkan penangkapan tersebut sebagai "langkah yang sangat penting menuju pencarian pertanggungjawaban atas ribuan korban pembunuhan."

Namun, Tiongkok memperingatkan ICC terhadap "politisasi" dan "standar ganda", dengan mengatakan bahwa pihaknya "memantau secara ketat" kasus Duterte.

Kasus yang mendapat banyak perhatian ini muncul karena ICC saat ini sedang dikenai sanksi oleh Donald Trump.

Presiden AS tidak senang dengan pengadilan tersebut, yang didirikan pada tahun 2002 untuk mengadili genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengatakan fakta bahwa surat perintah penangkapan Duterte telah dilaksanakan "penting bagi para korban" dan bukti bahwa "hukum internasional tidak selemah yang dipikirkan sebagian orang".