Penyerapan Belanja Pemerintah Tidak Selalu Berdampak Nyata

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai kegagalan perencanaan menjadi pemicu utama belanja Pemerintah tidak efektif. Hal itu terlihat pada belanja Pemerintah yang terserap, tetapi tidak selalu berdampak nyata. 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangannya yang dikutip Kamis (27/2) mengatakan tidak adanya dampak nyata dari penyerapan anggaran itu menandakan kualitas belanja yang rendah.

“Tantangan penyelenggaraan pembangunan nasional tidaklah mudah. Untuk itu, diperlukan tata kelola yang mumpuni dalam pencegahan kebocoran keuangan negara,” kata Yusuf Ateh.

Dia pun meminta para pengguna anggaran baik Kementerian maupun Lembaga agar memastikan penyusunan anggaran secara matang, mengelola risiko dengan baik serta mengambil keputusan berbasis data dan bukti.

Pengawasan BPKP jelasnya memotret kondisi riil di lapangan sebagai feedback atas kinerja pemerintah dalam merumuskan rekomendasi kunci yang perlu menjadi perhatian sebagai evaluasi keberhasilan program pemerintah. Dengan begitu, manfaat belanja negara dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat.

BPKP tegasnya juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta PPATK dalam penanganan tindak kecurangan.

”Mari kita tingkatkan sinergi dan kolaborasi agar upaya pencegahan kebocoran keuangan negara berjalan lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy pernah menyampaikan bahwa kebocoran keuangan negara terjadi di semua lapisan dan bidang.

Kebocoran pertama katanya terlihat pada belum optimalnya penerimaan negara. Selain itu, kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya. Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.

Potensi kerugian negara juga berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai 105 triliun rupiah per tahun dan judi online juga merugikan perekonomian hingga 900 triliun rupiah pada 2024.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan aturan soal penyerapan anggaran harus diubah.

“Jangan hanya asal anggaran terserap, tetapi anggaran yang terserap harus dikaitkan dengan key performance indikator-nya dan dampak nyata ke masyarakat,”tegasnya.

Anggaran yang terserap harus diukur berapa dampaknya ke penciptaan lapangan pekerjaan dan berapa dampaknya ke investasi yang masuk. Begitu pula sektor lainnya, sejauh mana dampaknya ke peningkatan ekspor dan sebagainya.

Selama ini, penyerapan anggaran baru dikebut menjelang akhir tahun, sehingga manfaatnya kurang. 

Berorientasi Efektivitas

            Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko berharap reformasi tata kelola keuangan negara harus lebih progresif dan berorientasi pada efektivitas serta akuntabilitas belanja negara.

“Sudah lama masalahnya kan data. Tata kelola kalau basisnya bukan data yang akurat jadi susah menilainya. Orientasinya harus ke teknologi data dan kecerdasan buatan (AI),” kata Aditya.

Mengenai kebocoran anggaran di atas 30 persen selama lebih dari tiga dekade menandakan ada masalah sistemik yang harus segera dibenahi. “Pengawasan perlu diperkuat dengan teknologi, audit berbasis real-time, serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih ketat, bukan sekadar laporan tahunan yang bersifat normatif,” tambahnya.

Selain itu, sinergi Pemerintah dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk pengawasan keuangan negara dengan baseline peningkatan penggunaan teknologi terkini.

“Tanpa pengawasan yang melibatkan partisipasi publik dan pemanfaatan teknologi dalam pengendalian anggaran, upaya pencegahan kebocoran keuangan negara hanya akan menjadi wacana tanpa hasil yang nyata,” pungkasnya.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan satu rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan. Uang rakyat yang dikelola dan dibelanjakan Pemerintah harus berdampak pada masyarakat.