Oposisi Desak Pemakzulan Yoon Suk-yeol

SEOUL - Pihak oposisi Korsel pada Selasa (25/2) mendesak Mahkamah Konstitusi untuk secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol yang digulingkan karena jika deklarasi darurat militernya berhasil dilaksanakan, maka akan bisa mengakibatkan banyak orang tewas.

Desakan oposisi itu dilontarkan saat Yoon menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya sebelum hakim membuat keputusan. Pihak oposisi menuduh presiden yang diskors itu mengambil tindakan luar biasa tanpa pembenaran yang tepat.

Penghentian sementara pemerintahan sipil Yoon menjerumuskan Korsel yang demokratis ke dalam kekacauan politik, dan ia dicopot dari jabatannya oleh parlemen pada Desember lalu.

“Setelah beberapa pekan sidang pemakzulan yang menegangkan di Mahkamah Konstitusi di Seoul, proses persidangan pada Selasa dimulai pukul 2 siang tetapi Yoon tidak hadir,” lapor jurnalis AFP yang berada di ruang sidang.

Dalam sambutan pembukaan, tim pembela Yoon mengutip putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) tahun 2024, Donald Trump versus AS, yang menyatakan bahwa presiden yang digulingkan tidak dapat dihukum karena menjalankan kekuatan konstitusional intinya.

“Putusan itu harus dipertimbangkan dalam konteks proses pemakzulan," kata pengacara Yoon, Lee Dong-chan.

Sebagai tanggapan, Jaksa Lee Gum-gyu berbicara dengan emosional tentang putranya, seorang prajurit aktif yang katanya akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam darurat militer Yoon.

"Sebagai warga negara dan seorang ayah, saya merasakan kemarahan dan pengkhianatan terhadap Yoon, yang mencoba mengubah putra saya menjadi prajurit darurat militer," kata dia kepada pengadilan.

Sidang pada Kamis (27/2) adalah sidang terakhir Yoon sebelum delapan hakim memutuskan nasibnya. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa terlihat hadir dalam sidang tersebut.

Yoon diperkirakan akan menyampaikan argumen penutup dalam pembelaannya, dengan perwakilan parlemen diberi waktu untuk mengajukan kasus pemecatannya.

Sementara itu di luar pengadilan, pengunjuk rasa pro-Yoon meneriakkan "Hentikan Pemakzulan!" Beberapa orang terlihat membawa spanduk yang mengecam Partai Komunis Tiongkok dan Korea Utara, yang oleh beberapa pendukung Yoon dituduh, tanpa bukti, telah mencampuri pemilu Korsel baru-baru ini untuk menguntungkan pihak oposisi.

Yang lain membawa spanduk bertuliskan "Hentikan Pencurian," menggemakan klaim palsu Presiden AS, Trump, tentang kecurangan pemilih ketika ia kalah dalam pemilihan umum 2020 dari Joe Biden.

Pelanggaran Konstitusi

Putusan atas sidang pemakzulan ini sendiri diperkirakan akan keluar pada pertengahan Maret.

Presiden yang sebelumnya dimakzulkan, Park Geun-hye dan Roh Moo-hyun, harus menunggu masing-masing selama 11 dan 14 hari untuk mengetahui nasib mereka.