Sebulan Butuh Rp25 Triliun, Kepala BGN: Pemda Harus Turut Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan peran pemerintah daerah (pemda) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, saat mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

“Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis),” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/2).

Berdasarkan informasi yang diterima melalui jadwal retret kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Dadan akan menjadi pemateri retret kepala daerah pada hari keenam atau Rabu (26/2).

Dadan akan memberikan pembahasan soal MBG sebagai salah satu Program Strategis Nasional kepada siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Dadan, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah.

“Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG),” kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi tersebut sudah bertambah menjadi total 693 unit yang mendistribusikan MBG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan Program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Butuh Rp25 Triliun

Dadan mengungkapkan dibutuhkan anggaran sebesar 25 triliun rupiah per bulan untuk melakukan percepatan Program MBG yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

“Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran 71 triliun rupiah, maka kita membutuhkan tambahan 25 triliun rupiah per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima),” kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.