Program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat Daya Belum Merata, Dua Daerah Masih Tertunda

Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Ahmad Nausrau mengatakan hingga saat ini terdapat dua dari lima kabupaten/kota di wilayah itu, yakni Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw belum menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Untuk Papua Barat Daya sendiri, masih ada dua kabupaten yang belum melaksanakan program MBG, yaitu Maybrat dan Tambrauw. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi agar program ini segera menjangkau seluruh wilayah,” kata Ahmad Nausrau di Sorong, Selasa.

Ia menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut dia, sebagian besar kabupaten dan kota di Papua Barat Daya telah mulai melaksanakan program tersebut secara bertahap, baik melalui sekolah-sekolah maupun fasilitas layanan masyarakat, dengan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Namun demikian, Ahmad Nausrau mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tertentu, terutama daerah yang memiliki kondisi geografis sulit, keterbatasan infrastruktur, serta kendala distribusi logistik.

“Papua Barat Daya memiliki karakteristik wilayah yang cukup menantang, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kabupaten, TNI-Polri, serta pihak terkait lainnya agar program ini dapat berjalan merata,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendorong percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh kabupaten, termasuk Maybrat dan Tambrauw, agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah.

“Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik, baik dari sisi anggaran, distribusi, maupun kesiapan daerah, agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua Barat Daya tanpa terkecuali,” katanya.

Sebelumnya, pada 2025 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah memetahkan potensi penyebaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Setidaknya ada 38 dapur SPPG yang siap melaksanakan program strategis itu sebagai bagian penting untuk menunjang mutu kesehatan dan pendidikan anak didik.

Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Papua Barat Daya memiliki 110 kecamatan yang masuk kategori titik SPPG di daerah terpencil, dengan rincian Kabupaten Sorong 26 kecamatan, Kabupaten Sorong Selatan 15 kecamatan, Kabupaten Raja Ampat 22 kecamatan, Kabupaten Tambrauw 24 kecamatan, serta Kabupaten Maybrat 23 kecamatan.

“Dari total titik itu, saat ini sudah ada 38 lokasi SPPG terpencil telah menyiapkan lokasi untuk pelaksanaan dapur MBG," kata Sekretaris Satuan Tugas MBG Papua Barat Daya George Yarangga.

38 SPPG itu masing-masing tersebar di lima kabupaten di Papua Barat Daya, terdiri atas empat titik di Kabupaten Maybrat, dua titik SPPG di Kabupaten Sorong.

Selanjutnya empat titik SPPG di Kabupaten Sorong Selatan, lima titik SPPG di Kabupaten Tambrauw serta Kabupaten Raja Ampat memiliki 23 titik SPPG.

BGN mencatat per September 2025 telah dibangun 13 SPPG aglomerasi se-Papua Barat Daya yakni sembilan SPPG di Kota Sorong, dua SPPG di Kabupaten Sorong, satu SPPG di Kabupaten Raja Ampat dan satu SPPG di Kabupaten Sorong Selatan.

Kemudian, terdapat empat SPPG tambahan yang sedang dalam tahap persiapan, yakni dua di Kota Sorong dan dua di Kabupaten Sorong.