Tiga Tahun Perang Ukraina, Sekjen PBB Serukan Kesepakatan Damai Hormati 'Integritas Teritorial'

PBB - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Minggu (23/2), menjelang pemungutan suara penting PBB, menyerukan kesepakatan damai Ukraina yang menghormati "integritas teritorial" negara tersebut.

"Saya menegaskan kembali kebutuhan mendesak akan perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan menyeluruh, yang sepenuhnya menjunjung tinggi kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional," kata Guterres dalam sebuah pernyataan.

Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB akan dilakukan pada rancangan resolusi yang didukung AS yang tidak menyebutkan integritas teritorial Ukraina.

"Senin 24 Februari menandai tiga tahun sejak Federasi Russia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, yang jelas-jelas melanggar Piagam PBB dan hukum internasional," kata Sekjen PBB.

"Delapan puluh tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, perang di Ukraina merupakan ancaman serius tidak hanya bagi perdamaian dan keamanan Eropa tetapi juga bagi fondasi dan prinsip inti PBB," kata Guterres.

Ia memberi penghormatan pada "semua upaya menuju tercapainya perdamaian yang adil dan inklusif."

Pernyataan itu muncul saat Presiden AS Donald Trump mengambil sikap lebih keras terhadap Kyiv sembari bersikap lebih bersahabat terhadap Moskow. 

AS menginginkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum untuk memberikan suara atas teks pendek yang menyerukan "pengakhiran cepat" konflik yang menghancurkan tersebut, tanpa menyebutkan integritas teritorial Ukraina. 

Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa tengah berupaya mendapatkan suara di Majelis Umum terkait teks yang mengulangi tuntutan sebelumnya untuk penarikan segera dan tanpa syarat pasukan Russia dari Ukraina dan diakhirinya serangan Russia terhadap negara tetangganya.

Resolusi serupa telah dipilih sejak invasi Russia pada 24 Februari 2022, dan masing-masing telah disahkan oleh Majelis Umum dengan suara mayoritas, dengan dukungan dari pemerintahan AS di bawah presiden Joe Biden saat itu.