Pemprov Kaltim Gelontorkan Rp750 Miliar untuk Program Pendidikan Gratis, Efektif Mulai Bulan Juli

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan dana sekitar 750 miliar rupiah untuk merealisasikan program Pendidikan Gratis bertajuk "Gratispol" pada tahap awal tahun 2025.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda Senin, mengungkapkan bahwa dana tersebut telah dialokasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dengan mulai berjalan efektif setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur diterbitkan dalam waktu dekat.

"Dana ini sudah dianggarkan di Disdikbud dan efektif dimulai pada bulan Juli," ujar Seno Aji.

Program Pendidikan Gratis Kaltim bertepatan dengan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang biasanya berlangsung pada bulan Juni-Juli.

Seno Aji menjelaskan, di tengah isu nasional yang beredar, Kaltim justru memiliki komitmen kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak di Kaltim. Tajuk "Indonesia Gelap" dengan narasi sekolah gratis, tidak berlaku di Kaltim.

"Semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk menyukseskan 16 program unggulan yang telah kami canangkan," tegasnya.

Selain pendidikan, pemerintah provinsi juga memastikan ketersediaan anggaran untuk sektor kesehatan.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pembayaran BPJS yang tertunda. Anggarannya cukup, sekitar Rp79 miliar, dan tidak memotong anggaran efisiensi," tambahnya.

Dalam rapat perdananya sebagai wakil gubernur Kaltim di kantor gubernur, pemerintah provinsi membahas efisiensi anggaran dengan total dana yang dipangkas sebesar Rp402 miliar.

Efisiensi anggaran tersebut disebabkan oleh pengurangan dana dari pemerintah pusat. Pihaknya menyesuaikan dengan memotong anggaran perjalanan dinas, ATK, dan keperluan lain yang tidak mendesak. Contohnya, anggaran perjalanan dinas Dinas PU yang semula Rp20 miliar, kini menjadi Rp10 miliar.

"Program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan. Kami hanya memotong anggaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas," katanya.

Dalam rapat dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, fokus utamanya adalah efisiensi anggaran dan penyelarasan susunan kerja.